Kasus tangkap tangan panitera PN Jakpus menyeret sekretaris MA

Merdeka.com - KPK resmi menetapkan dua tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (20/4). Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution menjadi tersangka penerima suap sedangkan pihak pemberi adalah Doddy Arianto Supeno dari pihak swasta. Kasus ini diduga terkait pengurusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Sekretaris MA Nurhadi pun terseret setelah KPK meminta pihak imigrasi mencegahnya bepergian ke luar negeri.

"Ditahan di rutan C1 untuk 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini," ujar pelaksana harian kabiro humas KPK, Yuyuk Andriati, Kamis (21/4) malam.

Sedangkan Doddy dititipkan KPK di rutan Guntur dan ditahan selama dua puluh hari ke depan.

Penahanan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (20/4) sekitar pukul 10.45 WIB di sebuah hotel bilangan Jakarta Pusat. Keduanya diciduk KPK seusai melakukan transaksi terkait pengajuan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari hasil penangkapan, KPK menyita uang Rp 50 juta dari Edy Nasution. Diduga commitment deal dalam kasus ini mencapai Rp 500 juta rupiah. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan pihaknya terus mendalami kasus ini sampai menemukan otak pelaku utama. Pasalnya keduanya diduga masih sekedar perantara dari pihak tertentu.

Agus belum mau mengungkap kasus ini lebih jauh karena menyebut ada kasus lebih besar di belakang kasus ini. "Kami jangan membuka dulu karena di belakang ini ada kasus besar," kata Agus di Gedung KPK, Kamis (21/4).

Terkait kasus ini, KPK juga telah mengirim penyidik untuk menggeledah di empat lokasi. Pertama di ruang kerja Edy Nasution di PN Jakarta Pusat, ruang kerja Nurhadi di Gedung MA dan rumah pribadinya di Jalan Hang Lekir. Dan terakhir di kantor Paramount Enterprise International di kawasan Serpong, Tangerang Selatan.

Hasilnya, sejumlah uang dan dokumen disita. Uang yang disita berasal dari rumah Nurhadi dan ruang kerjanya. Mengenai jumlah uang, Agus menyatakan masih dihitung. "Dari semua lokasi penggeledahan ditemukan uang, tapi jumlahnya belum dihitung," ujar ketua KPK, Agus Rahardjo, Kamis (21/4).

KPK juga sudah mengajukan surat cegah ke imigrasi untuk Nurhadi. "Telah dicegah berdasarkan permintaan pimpinan KPK atas nama, NHD (Nurhadi). Yang bersangkutan dicegah selama 6 bulan, terhitung tanggal 21 April 2016," kata Kepala Humas Direktorat Imigrasi Kemenkum HAM, Heru Santoso, Kamis (21/4).

Apa keterlibatan Nurhadi dalam kasus ini, pihak KPK enggan mengungkapkan. Meski begitu, nama Nurhadi sempat mencuat terkait profil hartanya yang tidak sesuai dengan statusnya sebagai PNS. Nurhadi tercatat memiliki total kekayaan Rp 33,42 miliar. Nurhadi berdalih memilik bisnis sarang burung walet di Mojokerto dan Tulungagung yang menjadi sumber kekayaannya.

Nurhadi pernah menggelar pesta pernikahan putrinya dengan memberikan suvenir pemutar musik seharga Rp 700.000 kepada 2.500 tamu undangannya. Dia juga pernah menggelar ruwatan dengan menggelar wayang kulit semalam suntuk. Para tamu yang diundang dijemput dan di antar dengan helikopter.