Kasus Tes Covid-19 di Bumame, Kemenkes Sebut Pengawasan dan Sanksi Kewenangan Pemda
Merdeka.com - Kementerian Kesehatan RI menduga terjadi pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) yang dilakukan oknum pegawai penyedia layanan test PCR dan Antigen Bumame Farmasi yang berujung kritik konsumen pada Rabu (2/2).
"Ini kalau 'human error' artinya ada prosedur internal dan SOP yang harus dipatuhi," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (4/2).
Nadia mengatakan, SOP merupakan suatu alur kerja dalam pelayanan test PCR dan Antigen yang sudah terstandarisasi serta menjadi panduan sebagai suatu petunjuk pelaksanaan.
-
Siapa yang diduga melanggar prosedur? Polres Metro Jakarta Barat telah menugaskan Propam untuk menyelidiki oknum anggota Unit Narkoba Polsek Tambora yang menangkap penyanyi dangdut Saipul Jamil.
-
Bagaimana Ombudsman RI mengawasi kinerja Kemenkes dan BPJS? 'Dalam durasi waktu yang patut, respons, dan tindak lanjut Kementerian/Lembaga di atas akan dipantau Ombudsman. Jika diperlukan, resolusi dan pencarian kerangka penyelesaian bisa dilakukan bersama atau setidaknya berkonsultasi dengan Ombudsman,' kata Bellinda.
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Siapa yang melakukan penelitian tentang penanganan Covid-19 oleh polisi? Disertasi yang berjudul 'Evaluasi Kebijakan Operasi Aman Nusa II dalam Penanganan Covid-19 oleh Polrestabes Bandung,' karya Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung, menyoroti peran kritis Polri dalam mengimplementasikan strategi efektif yang mengintegrasikan keamanan dan kesehatan publik.
-
Siapa yang melanggar kode etik? Diketahui, sanksi tersebut disebabkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim sebab terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.
-
Bagaimana Kemenkes ingin memastikan RS tetap memenuhi standar? Syahril bukan bermaksud agar rumah sakit mengurangi tempat tidur. Namun, tetap ikut aturan memenuhi kriteria KRIS demi kenyamanan pasien.'Kita berharap rumah sakit tidak melakukan pengurangan tempat tidur, karena rugi juga dia kalau mengurangi, cuma harus diatur tadi memenuhi KRIS,' ucapnya.
"Jika kesalahan itu terbukti merugikan konsumen, maka perlu dilihat apakah sudah pelanggarannya," ujarnya.
Menurut Nadia, Kementerian Kesehatan telah menyerahkan segala bentuk pengawasan dari penyedia layanan test PCR dan Antigen kepada pemerintah daerah setempat sesuai domisili tempat usaha. Keputusan penjatuhan sanksi yang telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah setempat.
"Ini sanksi dan pengawasan di pemerintah daerah," ujarnya.
Perempuan Protes Divonis Covid-19
Viral seorang perempuan marah kepada pegawai Bumame Farmasi di SCBD, Jakarta. Dalam video itu, wanita tersebut tampak geram karena dinyatakan positif Covid-19. Padahal, dia belum melakukan tes.
Wanita tersebut baru hendak menjadwalkan tes pada keesokan hari. Namun dia kaget, mendapatkan hasil tes yang menyatakan positif Covid-19.
Direktur Utama Bumame Farmasi, James Wihardja menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan sistem administrasi yang dilakukan oleh pegawainya.
Dia bercerita, hasil positif Covid-19 tersebut harusnya bukan untuk Zakiah, ibu yang marah-marah videonya viral tersebut. Namun memang, ada pelanggan lain yang bernama sama persis.
"Kami menyadari bahwa kesalahan tersebut memang benar terjadi karena adanya kesalahan administrasi dari staf di lapangan. Staf tersebut mengirimkan hasil antigen dan PCR pelanggan lain yang mempunyai nama yang sama pada 2 Februari 2022. Kami telah menindaklanjuti kejadian ini dengan memberikan teguran keras kepada staf terkait," kata James dalam suratnya yang ditujukan kepada Zakiah.
James menjamin, kejadian serupa tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Dia juga akan memastikan Bumame Farmasi bakal lebih berhati-hati dan teliti serta penuh tanggung jawab dalam melayani pelanggan.
"Besar harapan kami permohonan maaf ini dapat diterima oleh Ibu Zakiah. Atas pengertiannya kami ucapkan terima kasih," tutup James.
Saat dikonfirmasi merdeka.com, pihak Bumame merespons dengan mengirimkan pernyataan pers berisi permohonan maaf.
Berikut isi pernyataan pihak Bumame:
Sehubungan dengan berita yang beredar di berbagai media mengenai kesalahan administrasi di salah satu cabang Bumame Farmasi, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh insiden ini.
Hal tersebut memang benar terjadi karena adanya kesalahan pengiriman hasil tes kepada pelanggan yang mempunyai nama yang sama, disebabkan karena kesalahan administrasi dari tim kami di lapangan.
Menanggapi hal ini, Bumame dengan cepat dan tegas menindaklanjuti masalah ini dengan memperkuat SOP yang diterapkan kepada seluruh tim Bumame untuk memastikan kejadian ini tidak akan terulang lagi.
Sebagai penyedia Tes PCR dan Antigen Swab terkemuka dan terpercaya di Indonesia, Bumame akan terus selalu mengevaluasi dan berinovasi untuk memastikan pelayanan dan keamanan terbaik bagi masyarakat.
Kami berterima kasih atas pengertiannya dan berharap untuk terus membangun kepercayaan Anda semua kepada kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, semoga kita semua diberikan kesehatan di masa-masa sulit ini.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan Covid-19 di Kemenkes RI.
Baca SelengkapnyaDalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaKejati Sumut menahan dua tersangka korupsi pengadaan sarana, prasarana bahan, dan alat pendukung Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut pada tahun anggaran 2020.
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaKepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas jaringan mafia skincare.
Baca SelengkapnyaPencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.
Baca SelengkapnyaKasus dugaan korupsi tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan KPK telah menetapkan tersangka.
Baca SelengkapnyaMantan pejabat Kemenkes membocorkan ada perintah dari pimpinannya terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).
Baca SelengkapnyaSebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaNilai proyek yang mencapai nilai triliunan Rupiah tersebut untuk pengadaan 5 juta set APD.
Baca SelengkapnyaSikap tegas seperti ini merupakan komitmen Kementerian Perdagangan untuk melayani dan melindungi masyarakat agar suasana Natal tetap aman dan nyaman.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku banyak mendapat kritikan maupun celaan terkait kebijakannya.
Baca Selengkapnya