Follow
Kata Mendagri Tjahjo Soal Ajakan Amien Rais ke Relawan Gempur KPU
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengomentari ucapan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang mengancam akan menggempur Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika melakukan kecurangan di Pemilu 2019. Dia justru meminta semua pihak untuk lebih percaya KPU.
"Setiap orang kan punya logat bahasa yang berbeda, saya tidak berhak komentari pendapat para politisi, yang penting percayalah pada KPU," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1).
Menurutnya KPU sudah memiliki tugas dan wajib menjalankan tugasnya sesuai perundang-undangan. Karena itu, Tjahjo meminta semua pihak mendukung kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu.
-
Apa tugas utama KPU? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
-
Apa peran utama KPU dalam pemilu? KPU memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan berkualitas.
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
"Dari sisi semuanya ya keabsahan konsolidasi demokrasi ini ya kuncinya ada pd penyelengara, pemerintah percaya sebagaimana UU, parpol percaya setiap diundang KPU hadir terus, berarti juga percaya," ujarnya.
"Ya mari kita dukung tugas-tugas KPU baik sosialisasinya baik pelaksanaannya dalam konteks konsolidasi demokrasi itu sukses dengan baik, data kependudukan kami serahkan, yang nyusul DPT adalah pihak KPU sendiri," sambungnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menjelaskan cara membantu penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang baik dan bermartabat. Salah satunya dengan menghentikan politik uang, kampanye provokasi fitnah.
"Ya mari kita lawan sama-sama racun demokrasi itu, politik uang, kampanye beraroma fitnah, nuansa kebencian mari kita lawan dan mari kita wujudkan kampanye yang punya integritas. Bermatartabat, adu konsep, ada gagasan yang besok kita liat debat capres pertama," ucapnya.
Diketahui, Amien Rais mengajak para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bekerja militan. Dia ingin para simpatisan mengawasi Komisi Pemilihan Umum supaya proses Pemilu tidak dicurangi.
Hal itu disampaikan saat diskusi bertajuk 'Refleksi Malari Ganti Nakhoda Negeri?' di Sekretaris Nasional Prabowo-Sandi, Jl HOS Cokroaminoto No 93, Menteng, JakartaPusat, Selasa (15/1).
"Jadi (Jokowi) ini tidak boleh menang. Ini harus militan. Awas kalau sampai KPU curang kita gempur bersama. Kita lebih pandai dari pemerintah. Bayangkan 31 juta daftar bodong, KTP dibuang di tong, di sawah ini kan kurang ajar," cetus Amien. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi juga meminta agar KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca Selengkapnya
UU Pemilu mengatur segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilu.
Baca Selengkapnya
Kepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
Baca Selengkapnya
Untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum
Baca Selengkapnya
Pemilu 2024 sudah memasuki tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan aspirasi hingga menggelar aksi.
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya