Kata Mereka yang Mulai Tak Percaya Covid-19: Hanya Ladang Bisnis Vaksin

Merdeka.com - Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan ada lima provinsi yang warganya paling tidak percaya dengan wabah Covid-19. Kelima provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Mereka beranggapan dirinya tidak akan terjangkit virus Corona. Hal ini ia ungkapkan saat rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (3/9).

Seorang karyawan swasta di Jakarta, FS mengaku bahwa dirinya sudah tidak percaya lagi dengan Covid-19. Menurutnya, Covid-19 hanyalah ladang bisnis yang menguntungkan sebagian pihak. FS mulai tidak percaya Covid-19 sejak bulan Mei 2020. Di mana pada saat itu Pemprov DKI Jakarta mewajibkan masyarakat yang mau masuk maupun keluar Jakarta memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Syarat mendapatkan SIKM harus melampirkan surat hasil rapid test dan hasilnya harus non-reaktif. Sedangkan, harga rapid test menurut FS cukup tinggi. Bahkan bisa mencapai Rp 700.000 sekali test. Sedangkan pada saat itu, aturannya, masa berlaku rapid test hanyalah 3 hari.

"Awal ada wabah Covid-19 itu saya percaya. Soalnya ada beritanya dan sudah diperjelas juga sama WHO soal wabah ini, tapi kok lama kelamaan di Indonesia malah jadi ladang bisnis ya," ujar FS saat dihubungi merdeka.com, Jumat (4/9).

Meskipun sejak pertengahan bulan Juli lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menetapkan biaya tertinggi rapid test, yakni sebesar Rp 150.000 serta mengubah masa berlaku rapid test menjadi 14 hari, namun pria 23 tahun ini sudah benar-benar tidak percaya lagi dengan wabah virus Corona.

Selain itu, dia juga merasa pemerintah tidak terlalu terbuka terhadap data pasien Covid-19. Khususnya data pasien yang meninggal dunia.

"Kasus meninggal tidak ada penjelasannya secara detail apakah karena positif Covid-19 atau bukan, jumlahnya juga meragukan. Apalagi ada isu soal keluarga pasien yang meninggal karena dibayar dan bilangnya karena Covid-19," ujarnya.

Senada, DA, seorang mahasiswi salah satu Universitas swasta ini mulai ragu terhadap wabah virus Corona. Ia melihat lama-kelamaan virus Corona hanya menjadi ladang bisnis karena semua negara sedang berlomba-lomba membuat vaksin virus Corona, yang nantinya akan diperjualbelikan dengan harga tidak murah. Termasuk Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir yang merupakan Ketua Pelaksana Komite Covid-19 memperkirakan harga vaksin Covid-19 sebesar 25-30 dolar AS atau Rp440.000.

"Nah perhitungan awal harga vaksin ini untuk satu orang, karena satu orang perlu dua kali suntik dan jeda waktunya dua minggu kurang lebih. Itu harganya 25-30 dollar AS range-nya," ujar Erick di Komisi VI DPR RI, Kamis (27/8).

Ia pun merasa, pandemi ini malah menjadi ajang untuk memperkaya orang-orang yang punya wewenang terhadap vaksin tersebut. Seharusnya, vaksin Covid-19 ini tidak diperjualbelikan, apalagi dengan harga yang cukup tinggi.

Padahal, Covid-19 merupakan suatu wabah besar yang sedang terjadi di sejumlah negara. Untuk itu, sudah jadi tugas negara melindungi rakyatnya, bukan malah memungut sejumlah uang terkait wabah itu sendiri.

"Di Indonesia juga lagi diuji coba kan vaksinnya, nah katanya akan dikasih harga ratusan ribu. Kok malah diduitin. Ya memang sih untuk meneliti butuh biaya besar, tapi coba hitung, misalnya Rp300.000 dikali 30 juta warga Indonesia yang beli vaksinnya. Sudah berapa? 9 Triliun. Belum lagi jumlah masyarakat kita ratusan juta," ujarnya saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (4/9).

Selain itu, bila nantinya vaksin Covid-19 berbayar, ia kasihan dengan masyarakat menengah ke bawah yang tidak mempunyai biaya untuk membeli vaksin tersebut. Menurutnya hal itu tidak adil lantaran hanya orang-orang yang punya uang sajalah yang bisa disuntik vaksin Covid-19. Menurutnya, bagi sebagian orang, uang ratusan ribu tidaklah sedikit.

"Katanya diusahain suntikannya selama setahun gratis, tapi sisanya bayar nah kan tidak semua orang Indonesia punya uang. Berarti yang bisa dapat vaksin itu hanya orang-orang yang punya uang saja," ujarnya.

Mahasiswi semester 7 jurusan komunikasi ini jadi ragu dengan Covid-19 karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk melakukan test Covid-19. Sebelumnya, warga harus membayar dengan biaya ratusan hingga jutaan jika ingin test Covid-19. Syukurnya saat ini pemerintah telah menggencarkan test gratis.

Jika pemerintah tidak menggratiskan test, maka hanya masyarakat yang mampu saja yang bisa mengetahui kondisi kesehatannya.

"Kalau biaya rapid test dan swab test masih mahal juga, berarti hanya orang-orang kaya saja yang bisa tahu dia positif Covid-19 atau tidak. Kasarnya, orang-orang tidak mampu dibiarkan saja tidak tahu kalau dia Covid-19," katanya. (mdk/rhm)