Kata Prabowo soal HAM, korupsi & demokrasi dalam debat capres

Merdeka.com - Debat perdana capres-cawapres tadi malam telah digelar. Baik pasangan Prabowo - Hatta Rajasa, atau pun Jokowi - Jusuf Kalla telah menunjukkan kemampuannya dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator, atau pun masing-masing capres cawapres.

Banyak hal yang disampaikan oleh para calon, baik soal HAM, demokrasi, pemerintah daerah, hingga masalah kebhinekaan.

Capres Prabowo seperti diduga sebelumnya ditanya soal kasus pelanggaran HAM yang selama ini dituduhkan kepadanya.

"Saya mengerti arah (pertanyaan) Bapak. Tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Tetapi saya di sini sebagai mantan prajurit, telah melakukan tugas sebaik-baiknya," kata Prabowo semalam.

"Saya (disebut) tidak bisa menjaga HAM, bapak (JK) tidak mengerti," kata Prabowo dengan nada tinggi.

Berikut poin-poin debat yang disampaikan Prabowo dalam debat capres-cawapres tadi malam, seperti yang berhasil dirangkum merdeka.com, Selasa (10/6):

Prabowo ingin bangun demokrasi produktif, bukan wani piro

Capres Prabowo Subianto semalam menyatakan, bersama Hatta Rajasa dia akan bekerja keras menyelamatkan kekayaan negara."Tujuan kita bernegara, merdeka adalah untuk hidup yang adil makmur dan sejahtera, tapi kalau kekayaan tidak tinggal di negara kita, kekayaan kita keluar, sistem demokrasi yang indah tapi ujungan kesejahteraan rakyat sulit dicapai," kata Prabowo dalam debat pilpres, di Balai Sarbini, Senin (9/6) malam."Prabowo-Hatta bekerja keras menyelamatkan kekayaan negara sehingga demokrasi yang kita bangun demokrasi yang produktif yang memberi perbaikan bagi rakyat bukan demokrasi wani piro, ke arah destruktif," imbuh Prabowo.Menyelamatkan kekayaan negara berarti menyelamatkan masa depan anak cucu bangsa. Prabowo juga mengatakan, akan memberantas korupsi dan menciptakan kepastian hukum yang mantap bagi seluruh rakyat Indonesia."Prabowo-Hatta yakin dengan komitmen yang kuat, kita bisa menghasilkan cita-cita pendiri bangsa, merdeka yang produktif. Kita tidak mau perempuan kita jadi pembantu negara-negara yang jauh. Kita ingin rakyat kita cukup sandang, pangan, papan dan berdiri di atas kaki kita sendiri," pungkas Prabowo.

Prabowo pakai kekuatan rakyat kendalikan kepala daerah

Otonomi daerah menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemerintah pusat untuk meneruskan kebijakannya ke daerah tertentu. Alhasil, kebijakan pemerintah hingga program kerja tidak dapat berjalan dengan baik, ditambah sistem yang tumpang tindih. Kepala daerah yang berbeda partai pun bisa menjadi penghambat karena tidak memiliki hubungan dengan presidennya.Menanggapi hal itu, calon presiden Prabowo Subianto meyakini cara untuk menghadapi masalah tersebut hanya dapat dilakukan jika pemerintah pandai memilah-milah program atau kebijakan yang terkait langsung dengan masyarakat."Kita harus pilih beberapa sektor yang menentukan, kita tidak bisa memperbaiki keadaan sekaligus di semua sektor. Kita harus pandai memilih yang merupakan kunci terhadap sektor-sektor lain, dan setelah itu kita tentukan sasaran, obyektif," papar Prabowo dalam debat capres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6) malam.Salah satu sektor yang menjadi titik perhatiannya adalah pangan, sebab sektor ini dapat mengantisipasi kekurangan di sektor lainnya. "Karena dengan ketahanan pangan, dengan swasembada pangan bisa dapat lain, dapat ketenangan, rasa optimisme rakyat, dengan defisa kita bisa investasi, roda ekonomi jalan. Kami sudah menentukan, pangan, energi, infrastruktur, reformasi birokrasi adalah masalah pokok yang harus diselesaikan," tegasnya.Menghadapi bandelnya kepala daerah, Prabowo memandang public opinion dapat mendesak pimpinan di daerah tersebut untuk mengikuti kebijakan pusat. Apalagi, kebijakan tersebut diyakininya dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan."Saya kira, bisa kita selesaikan dan dengan opini dari rakyat, pada gilirannya para penguasa setempat akan dipaksa oleh rakyatnya," lanjutnya.

Ditanya JK soal HAM, Prabowo bilang tanya atasan saya

Cawapres Jusuf Kalla bertanya ke capres Prabowo Subianto soal penyelesaian hak asasi manusia (HAM) di masa lalu dan masa mendatang. Prabowo menegaskan sudah bertanggung jawab atas itu semua."Kita bertanggungjawab. Penilaian ada pada atasan. Kalau bapak mau tahu ya silakan tanya atasan saya waktu itu," ujar Prabowo saat debat capres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6) malam.Prabowo menambahkan, soal pentingnya pendidikan di semua sektor. Dia mencontohkan sering petugas diberi perintah kemudian diberi sesuatu dinilai tidak tetap, petugas disalahkan."Diskriminasi harus kita lawan dan ujungnya kembali pendidikan. Semua urusan pendidikan," katanya.

Puluhan tahun Prabowo mengaku menegakkan HAM

Kesempatan bertanya dalam debat capres-cawapres dimanfaatkan Jusuf Kalla ( JK ) untuk menanyakan Prabowo Subianto soal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). JK bertanya lewat adagium yang sebelumnya disampaikan Prabowo yakni "tidak ada pengikut yang salah, tetapi pemimpin yang salah.""Bagaimana pemimpin yang baik menjaga hak asasi manusia?" tanya JK kepada Prabowo dalam debat capres-cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6) malam.Prabowo menjawab, HAM yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Tugas negara seperti yang tercantum UUD 1945 adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. "Itu tugas utama pemerintah, dari segala ancaman, apakah dari dalam atau luar negeri," kata Prabowo .Menurut Prabowo , kariernya selama puluhan tahun di militer adalah untuk menjalankan tugas itu. "Puluhan tahun saya menjadi abdi negara yang membela kedaulatan, menjaga HAM, mencegah kelompok-kelompok radikal, yang mengancam keselamatan orang-orang yang tidak bersalah," kata Prabowo .Prabowo menjelaskan tindakan yang mengancam keselamatan itu salah satunya adalah merakit bom."Manakala menghadapi merakit bom, menimbulkan hura-hara, yang mengancam HAM, karena itu kewajiban seorang petugas negara, melindungi tumpah darah dari ancaman tersebut," kata Prabowo seakan menjelaskan kondisi huru-hara 1998.Bagi Prabowo , yang mengerti tugasnya melindungi tumpah darah Indonesia adalah atasannya. "Yang menilai itu adalah atasan saya," kata mantan Danjen Kopassus itu yang kemungkinan merujuk pada Panglima ABRI Jenderal Wiranto.Di tengah-tengah jawaban itu, Prabowo tiba-tiba mengatakan kepada JK . "Saya mengerti arah (pertanyaan) Bapak. Tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Tetapi saya di sini sebagai mantan prajurit, telah melakukan tugas sebaik-baiknya," kata Prabowo ."Saya (disebut) tidak bisa menjaga HAM, bapak ( JK ) tidak mengerti," kata Prabowo dengan nada tinggi. Prabowo kemungkinan merasa disinggung JK soal penculikan orang pada 1998.Menurut Prabowo , sebagai prajurit TNI dia bahkan harus mengambil tindakan sulit untuk rakyat Indonesia yang sangat banyak. "Di Singapura, memegang bom aja hukuman mati, apalagi merakit, apalagi menyebarkan," kata Prabowo ."Pak Jusuf Kalla, saya bertanggung jawab. Hati nurani saya bersih. Saya pembela HAM yang paling keras di negeri ini," tutup Prabowo.

Prabowo sebut korupsi terjadi karena pejabat takut pensiun

Prabowo Subianto berpandangan, kelemahan bangsa Indonesia karena menjamurnya praktik korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat publik. Mereka korupsi, kata Prabowo, karena pejabat-pejabat tersebut takut akan masa depan setelah tidak lagi menjabat."Artinya korupsi terjadi karena pejabat takut masa depan, takut pensiun," kata Prabowo dalam debat capres dan cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6) malam.Prabowo menyayangkan kecilnya gaji pejabat-pejabat di Indonesia. Dia mencontohkan gaji kepala daerah yang tiap bulannya hanya berkisar antara Rp 6 juta hingga Rp 7 juta. Padahal bupati atau wali kota tersebut mengikuti pemilihan kepala daerah langsung dan menghabiskan dana milyaran rupiah."Gaji bupati Rp 6- Rp 7 juta padahal dia kampanye, ikut Pilkada langsung habis Rp 5 miliar. Itu dimana-dimana, akibatnya ambil dari APBD," jelas Prabowo.Tak hanya kepala daerah, Prabowo menambahkan, gaji yang diterima menteri juga dianggapnya terlalu kecil. Tidak sebanding dengan tanggung jawab yang diembannya."Sama menteri, gaji sekarang Rp 18 juta padahal tanggung jawab besar, karena ketakutan ini, sistem demokrasi kita liberal mewajibkan pemimpin politik untuk cari uang, kampanye politik," tutupnya.Perlu diketahui, debat capres-cawapres 2014 kali ini merupakan debat yang pertama dilakukan. Adapun tema yang diangkat dalam debat ini adalah mengenai reformasi birokrasi, penegakan hukum dan efektivitas pemerintahan.