Ke mana pegiat anti-korupsi ketika pimpinan KPK diserang HMI
Merdeka.com - Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kemarin menggeruduk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka geram bukan karena lembaga antirasuah itu tidak membela kepentingan rakyat, tetapi karena tersinggung dengan ucapan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang dianggap menghina organisasi mereka.
Amukan massa HMI ini merusak sejumlah fasilitas umum, seperti corat-coret dan perusakan pelang nama KPK dan tempat sampah. Kejadian ini pun membuat arus lalu lintas di depan gedung KPK terhambat.
Sejumlah pegiat anti korupsi pun seakan 'tiarap' terkait masalah ini. Padahal, acap kali masalah yang terkait dengan KPK, sejumlah pegiat anti korupsi langsung pasang badan untuk lembaga antirasuah tersebut.
-
Dukungan apa yang diberikan? Dalam kesempatan itu, para relawan memainkan lakon berjudul 'Gatotkaca Wisuda' dengan harapan Ganjar bisa memenangi Pilpres 2024.
-
Siapa yang memberikan dukungan penting? Dalam kondisi ini, dukungan dari orang terdekat menjadi salah satu faktor penting yang dapat membantu pasien melalui perjalanan panjang melawan penyakit ini.
-
Siapa yang meminta semua pihak hormati putusan MK? 'Wapres mengimbau kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait khususnya yang bersengketa dan para pendukungnya, untuk menghormati dan menerima apapun hasil yang diputuskan MK nanti,' kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangan tertulis, Minggu (21/4).
-
Kenapa hasil putusan MK harus diterima? 'Itu yang paling penting, menerima apapun hasil keputusan agar tidak terjadi kegaduhan dan memunculkan yang tidak kita inginkan bersama,' kata Pakar Politik Arfianto Purbolaksono saat dihubungi wartawan, Rabu (27/3) malam.
-
Mengapa PKS menghormati putusan MK? 'Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,'
-
Siapa yang dituntut? Seorang pria Inggris dihukum hampir 20 tahun penjara karena menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto asli anak-anak menjadi gambar pelecehan seksual yang menjijikkan.
Salah satu pegiat anti korupsi yang getol menolak kriminalisasi terhadap KPK adalah
Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkut. Namun, menurut Ray, pembelaan terhadap KPK maupun personal macam pimpinan dan penyidik itu tidak sembarangan.
"Kalau KPK dalam posisi diperlemah kita harus bela tapi kalau anggota atau komisioner sendiri terhadap masyarakat ya tentu tidak kita harus bela.
Ray mengatakan, dukungan terhadap KPK itu harus sesuai objektif dan rasional. Sedangkan kasus dihadapi Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menurut dia, masalah personel yang tidak rasional untuk diberikan dukungan.
"Nah ini kasusnya personal antara Saut Situmorang terhadap lembaga HMI yang disikapi secara lambat juga. Seharusnya dia cepat saja minta maaf enggak perlu menunggu sampai empat hari kalau mekanismenya konferensi pers. Kesannya menakar kekuatan HMI," kata dia.
Ray menampik dukungan pegiat anti korupsi terhadap lima komisioner KPK, menurun selepas Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Hanya saja, menurut dia, dukungan itu harus diberikan sesuai objektif dan rasional.
"Dukungan kepada KPK itu objektif dan rasional.Untuk Pak Saut, karena posisi dia sekarang ini maka pernyataannya ini bisa jadi acuan hukum jadi perlu berhati-hati. Dia harus tata itu semua," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat diimbau agar tidak perlu khawatir untuk bersikap kritis.
Baca SelengkapnyaKPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.
Baca SelengkapnyaNamun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaKPK menjelaskan penyidik hanya bekerja sesuai sebagaimana tugasnya dalam memberantas korupsi
Baca SelengkapnyaFitroh merupakan seorang jaksa dan mantan Direktur Penuntutan KPK, yang setelah 11 tahun bertugas di lembaga antirasuah kini ditarik kembali ke Kejagung.
Baca SelengkapnyaKPK dinilai tidak berhak menyita barang-barang milik Hasto
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaMengawati menganggap anak buahnya dalam beberapa waktu belakangan selalu menjadi target diperiksa KPK terkait dugaan kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaSulis menyinggung pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah akan dihadapkan dengan hukum.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaPerlawanan balik dari pihak-pihak tertentu ditujukan melemahkan nyali Kejagung dalam memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya