Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kebebasan pers dijunjung tinggi, penanggung jawab media harus jelas

Kebebasan pers dijunjung tinggi, penanggung jawab media harus jelas Demo kekerasan terhadap wartawan. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Indonesia sudah 70 tahun menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Namun, nyatanya hingga saat ini masih banyak aspek-aspek penting yang belum mencapai kemerdekaannya, salah satunya kebebasan pers.

Seperti yang sudah diketahui, pers sangat berguna sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat. Sehingga kebebasannya sudah seharusnya dihormati oleh masyarakat maupun pemerintah guna terciptanya informasi yang akurat.

Anggota bidang hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat, Tri Agung Kristanto mengatakan Indonesia sudah termasuk negara yang menghormati kebebasan pers. Bahkan dalam sebuah survei lembaga nasional Reporter Tanpa Batas, Indonesia menduduki peringkat ke 138 sebagai negara dengan kebebasan pers.

Orang lain juga bertanya?

"Ada satu lembaga nasional yang menamakan dirinya sebagai Reporter Tanpa Batas, menurut surveinya, tahun 2015 ini hampir seluruh negara indeks kemerdekaan pers. Indonesia di peringkat 138, yang paling menghormati kemerdekaan pers itu Finlandia. Ada juga yang tidak mengusung kemerdekaan seperti China dan Suriah," kata Tri di auditorium DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Jakarta, Sabtu (22/8).

Menurutnya, banyak hal yang bisa mempengaruhi kedudukan kebebasan pers dalam suatu negara. Seperti konflik daerah dan nasional yang sering kali membuat pers menjadi tidak leluasa dalam mengabarkan suatu informasi.

"Konflik di daerah dan nasional yang mempengaruhi kemerdekaan pers. Pemilu juga mengancam ini karena pers ditarik ke kiri ke kanan, makanya tidak ada pers yang jadi menteri," imbuh Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas itu.

Selain itu, adanya beberapa media yang melebihi batas kewajaran dalam menyampaikan informasi juga menjadi salah satu penyebab terbatasnya fungsi pers dalam suatu negara. "Kita pernah mengalami pers yang kebablasan. Kemudian kita menjumpai banyak media rubrik yang isinya perempuan yang berpakaian minim. Hingga akhirnya era itu kemudian hilang dan media sudah menemukan sosok," jelasnya.

Oleh karena itu, tegas Tri, untuk mendapat kemerdekaan bagi pers dalam menyampaikan informasi, media harus mencantumkan penanggung jawab yang jelas, agar bisa dipercaya sebagai media yang resmi. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran

Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Mosok Jurnalis Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir atau Copy Paste Release, Investigasi Adalah Nyawa
Cak Imin: Mosok Jurnalis Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir atau Copy Paste Release, Investigasi Adalah Nyawa

Cak Imin ikut mengomentari rencana RUU Penyiaran melarang jurnalisme investigasi

Baca Selengkapnya
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers

Sebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers

Baca Selengkapnya
Pemerintah: Regulasi untuk Mengakomodasi Perkembangan Industri Media Siber
Pemerintah: Regulasi untuk Mengakomodasi Perkembangan Industri Media Siber

Media siber memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai sumber akses berita atau informasi yang cepat dan menjangkau masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

Draf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan

RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran: Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Dilarang
RUU Penyiaran: Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Dilarang

Sejumlah pasal dalam RUU Penyiaran berpotensi menjadi pasal karet

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran Menuai Polemik, Ini Respons Menkominfo
RUU Penyiaran Menuai Polemik, Ini Respons Menkominfo

Beberapa Pasal dikabarkan tumpang tindih hingga membatasi kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.

Baca Selengkapnya
Hari Pers Nasional, Ganjar: Ujian Jurnalis Tidak Ringan, Apalagi Memberitakan Isu Politik
Hari Pers Nasional, Ganjar: Ujian Jurnalis Tidak Ringan, Apalagi Memberitakan Isu Politik

Ganjar mengingatkan, kebebasan pers dijamin oleh negara

Baca Selengkapnya
Prabowo Soal Pers: Check dan Balance untuk Penguasa, Kadang Sakit Hati Kalau Dibaca
Prabowo Soal Pers: Check dan Balance untuk Penguasa, Kadang Sakit Hati Kalau Dibaca

Prabowo Soal Pers: Check dan Balance untuk Penguasa, Kadang Sakit Hati Kalau Dibaca

Baca Selengkapnya
AMSI, AJI, IJTI & IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights
AMSI, AJI, IJTI & IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights

AMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.

Baca Selengkapnya