Follow
Keberadaan Tokoh Politik di Sistem Penegakan Hukum Sulitkan Jokowi Wujudkan Nawacita
Merdeka.com - Pengamat politik Arief Susanto mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Hal itu dia katakan karena sampai saat ini Jokowi masih membiarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly dan Jaksa Agung M Prasetyo duduk di pemerintahannya.
Arief menilai dua tokoh tersebut kurang layak karena berasal dari kader partai politik. Yasonna adalah kader PDIP dan Prasetyo adalah eks kader Partai NasDem.
"Pilihan Yasonna Laoly dan Prasetyo, tidak punya catatan memadai dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," kata Arief di Kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (1/9).
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
Menurutnya, dengan kehadiran tokoh dari partai politik di sistem penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan menyulitkan Jokowi memenuhi Nawacita. Padahal kata Arief, Jokowi memiliki Nawacita yang bagus dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
"Kalau kita periksa Nawacita luar biasa pemberantasan hukum dan pemberantasan korupsi," ungkapnya.
Tambahnya, keberadaan tokoh dari partai politik juga membuat agenda pemberantasan korupsi cenderung mandek. Karena itu dia berharap Jokowi tidak lagi memilih kader partai politik untuk jabatan yang krusial.
"Cenderung mandek sehingga kalau Anda bisa cek beberapa diskusi yang kita lakukan sejak awal pemerintahan, jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle salah satunya memberhentikan Yasonna dan Prasetyo," ucapnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sebelum dicopot sebagai Menkumham, Yassona mengungkap bahwa dirinya telah dipanggil oleh Jokowi. Keduanya melakukan percakapan serius.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Yasonna menanggapi rapor merah yang diberikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Supratman ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Baca Selengkapnya
Yasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Baca Selengkapnya
Yasonna tidak merasa kecewa meski dicopot sebagai menteri. Dia bahkan sempat menemui Presiden Jokowi sehari sebelum pelantikan menteri baru.
Baca Selengkapnya
Posisi Yasonna H Laoly yang juga politikus PDIP kini digantikan Supratman Andi Agtas yang tak lain adalah kader Partai Gerindra.
Baca Selengkapnya
Yasonna yang hampir dua periode menjadi Menteri Hukum dan HAM kini digantikan oleh Supratman Andi Agtas yang berasal dari Partai Gerindra.
Baca Selengkapnya
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara menanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka kasus suap Harun Masiku.
Baca Selengkapnya
Hasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly dari kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Baca Selengkapnya
Beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Apakah soal kinerja atau unsur subjektif politis. Namun Djarot berkeyakinan, jawabannya adalah yang kedua.
Baca Selengkapnya