Kebijakan kantong plastik berbayar dinilai kurang efektif
Merdeka.com - Kebijakan pemerintah terkait kantong plastik berbayar di pasar modern dinilai belum efektif mengurangi sampah plastik. Karena itu, pemerintah diharapkan bisa mengajak warganya kreatif membuat kantong belanja, dengan bahan mudah ditemukan di rumah.
Pegiat lingkungan di Purwokerto, Apris Nur Rakhmadani, mengemukakan pola perilaku masyarakat saat ini sulit diubah, kalau hanya mengenakan kebijakan kantong plastik berbayar.
"Karena orang pasti akan dapat membayar berapa pun harga plastik tersebut. Sebab tidak mungkin, seumpama sudah beli belanjaan banyak, terus tidak menggunakan kantong plastik," kata Apris yang aktif dalam organisasi Biodiversity Society Purwokerto, Selasa (23/2).
-
Kenapa plastik bahaya untuk kesehatan? Limbah sampah plastik mengandung zat beracun yang berbahaya bagi tubuh. Beberapa jenis sampah seperti plastik kemasan atau barang plastik bisa mengakibatkan disfungsi ginjal dan hati.
-
Mengapa ambigu bisa membingungkan? Ketika ada pernyataan yang ambigu, tentu bisa membuat pembaca bingung.
-
Apa yang ditimbulkan dari plastik? Limbah plastik mengandung zat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker, seperti kanker paru-paru, kanker prostat, kanker testis dan kanker payudara.
-
Bagaimana cara pemerintah mempersulit urusan? Kedua, birokrasi rumit jika tidak disertai dengan uang. Ganjar mencontohkan, seseorang sulit menjadi PNS jika tidak memiliki orang dalam.'Mau urus apa, amplopnya ada enggak. Maka adagium kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu menjadi kewajaran,' ujar dia.
-
Kenapa ambiguitas bisa membuat pembaca bingung? Pernyataan ambigu mampu membuat pembaca menjadi bingung.
-
Mengapa sampah plastik berbahaya? Sifat sampah plastik tidak mudah terurai proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik, butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami.
Setelah sampai di rumah, lanjut Apris, kebiasaan masyarakat tentunya akan membuang kantong plastik dan tidak dimanfaatkan kembali. Dia mengemukakan, sebaiknya warga diajarkan memanfaatkan barang bekas, semisal mengolah kain bekas ada di rumah, menjadi wadah belanja.
"Kalau pakai kantong yang dibuat dari bahan kain bekas, justru akan nyaman dipakai kembali oleh warga. Karena dibuatnya sendiri," ujar Apris.
Sementara itu, menurut pegiat sosial di Purwokerto, Saikhul Irfan, kebijakan pemerintah menerapkan aturan kantong plastik berbayar justru merugikan konsumen.
"Kacau aturan seperti ini. Logikanya konsumen harus membeli kantong plastik Rp 200. Ini malah justru menambah keuntungan toko, tapi merugikan konsumen," kata Saikhul.
Seharusnya, kata Saikhul, jika pemerintah serius ingin mengurangi sampah plastik, harus menerapkan aturan juga kepada toko menjual kantong plastik. "Seharusnya pemerintah mendenda toko yang menyediakan kantong plastik, sehingga ada kesadaran juga antara konsumen dan toko," ujar Saikhul. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan adanya pelarangan menjual rokok secara eceran maka pengeluaran masyarakat akan semakin besar untuk membeli rokok.
Baca SelengkapnyaAngka prevalensi perokok tetap tinggi dan penerimaan negara belum optimal
Baca SelengkapnyaPengenaan cukai berpotensi mengerek harga jual minuman berpemanis. Bahkan, kenaikan harga bisa menyentuh hingga 30 persen.
Baca SelengkapnyaDia juga menilai bahwa dampak atau beban dari kebijakan aturan kemasan rokok polos tanpa merek ini akan menjadi tugas berat bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPelaku industri mengaku kesulitan untuk memasarkan produk minuman kemasan rendah kalori.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, penerapan kemasan rokok polos tanpa merek dapat menimbulkan masalah dalam hal pengawasan.
Baca SelengkapnyaAturan ini membuat selisih harga rokok antar golongan semakin jauh
Baca SelengkapnyaBanyak Rokok Murah, Kebijakan Kenaikan Cukai Jadi Tak Efektif Tekan Konsumsi?
Baca SelengkapnyaSerikat pekerja berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tersebut.
Baca SelengkapnyaSemangat pemerintah agar impor dikendalikan, tetapi dalam implementasinya tidak mudah.
Baca SelengkapnyaTutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau dan akan menimbulkan berbagai faktor lain.
Baca SelengkapnyaMukhamad Misbakhun, mengkritik wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi produk tembakau.
Baca Selengkapnya