Kecam Pelemahan KPK dan RUU Kontroversial, Massa Kepung DPRD Jember
Merdeka.com - Ribuan mahasiswa dan masyarakat di Jember turun ke jalan. Mereka mengecam langkah DPR dan pemerintah yang telah merevisi UU KPK. Massa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jember tersebut juga menentang rencana pemberlakuan beberapa undang-undang yang dinilai menciderai rasa keadilan rakyat.
Sembari membawa beberapa spanduk, massa Cipayung Plus Jember berkumpul di depan kampus Universitas Jember (Unej) dan berjalan kaki menuju DPRD Jember untuk menyampaikan aspirasi. Sembari meneriakkan yel-yel, mereka juga mengecam keras kesepakatan Presiden dan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"Kami tidak percaya pemerintah. UU KPK yang baru harus segera dibatalkan, itu adalah produk hukum yang amat buruk bagi massa," teriak orator, Senin (23/9).
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Siapa saja yang ikut demo di KPU? Soenarko menambahkan, aksi ini akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sampai beberapa organisasi relawan dari pasangan calon 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
-
Kenapa massa di Jayapura protes ke KPU? Massa yang hadir menduga ada pelanggaran seperti pengurangan, penambahan, hingga pengalihan suara yang dilakukan PPS dan PPD kepada dari caleg lain. Mereka menyebut kecurangan itu tidak hanya terjadi untuk pemilihan caleg DPRD Kabupaten Jayapura, caleg DPRD Papua, hingga caleg DPR RI.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Siapa saja yang ikut demo? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Permasalahan dalam Revisi UU KPK amat kompleks. Independensi KPK semakin terancam, dan ini sarat kepentingan, mengingat banyak anggota DPR yang ditindak KPK," ujar Hanif Q. Arifin, juru bicara aksi yang juga Ketua KAMMI Jember.
Selain pelemahan KPK, sorotan lain massa adalah terkait dengan RKUHP, RUU Pertanahan dan RUU Pemasyarakatan. Sembari membawa peti mati, massa juga mengadakan aksi teatrikal. "Kami mengecam keras sejumlah regulasi ngawur dari DPR dan juga pemerintah. Reformasi telah mati," ujar Ketua HMI Jember, Azhar Adaby yang menjadi salah satu juru bicara.
Aksi massa tersebut diterima dengan baik oleh pemerintah. Tidak hanya menemui, pimpinan DPRD Jember juga berjanji akan meneruskan aspirasi dari para mahasiswa. "Saya dan seluruh anggota DPRD Jember mendukung penuh dari para mahasiswa Cipayung Plus Jember," ujar Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan saat menemui massa.
Dari informasi yang dihimpun merdeka.com, beberapa dosen bahkan mendukung penuh aksi mahasiswa hari ini. Mereka memberikan keleluasaan bagi mahasiswanya untuk tidak masuk kuliah dengan tujuan mengikuti aksi.
Aksi ini jauh lebih besar dari aksi sebelumnya di lokasi yang sama. Sebelumnya, pada Senin (16/9), gabungan berbagai elemen yang menamakan diri Solidaritas Koalisi Anti Korupsi (SKAK) Jember, turun ke jalan mengecam rencana revisi UU KPK yang akhirnya disahkan pada keesokan harinya di Jakarta. Massa yang terdiri dari mahasiswa dan organisasi jurnalis itu menyebut, revisi UU KPK amat jelas bertujuan melemahkan kinerja lembaga anti rasuah tersebut.
Cipayung Plus Jember merupakan gabungan dari empat organisasi mahasiswa, yakni IMM, KAMMI HMI dan GMNI. Selain di Jember, aksi Cipayung Plus yang menolak beberapa pembahasan RUU kontroversial, juga terjadi di beberapa kota lain. Seperti Yogyakarta, Jakarta, Malang dan sebagainya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menentang upaya revisi UU Pilkada, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaDemonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Baca SelengkapnyaDi tengah gelombang aksi mahasiswa, Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Kota Makassar.
Baca SelengkapnyaSemua anggota dewan tidak ada di kantor dengan alasan sedang study banding ke luar kota.
Baca SelengkapnyaMassa pendemo yang murka nekat merobohkan tembok dan pagar Gedung DPR saat berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).
Baca SelengkapnyaRombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.
Baca SelengkapnyaDisatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas
Baca SelengkapnyaMassa berhasil berhasil menggeruduk halaman gedung MK, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaMeski revisi UU Pilkada dibatalkan, ribuan mahasiswa di Surabaya tetap berunjuk rasa mengawal putusan MK hingga ditetapkan sebagai PKPU.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPolisi menyiapkan skenario pengalihan arus lalu di lintas di sekitar kawasan gedung DPR/MPR Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
Baca Selengkapnya