Kecewa, Haris Azhar tuding aparat hukum tak serius berantas narkoba

Merdeka.com - Koordinator KontraS Haris Azhar mengaku kecewa akibat belum terungkapnya aparat-aparat hukum yang terlibat dalam peredaran narkoba, seperti yang diungkap dalam testimoni terpidana mati Fredi Budiman. Meski saat ini institusi TNI, Polri maupun BNN mulai membenahi internal masing-masing.

"Soal TNI saya enggak tahu, dua minggu lalu ada berita dikit lagi rampung mau diumumkan. BNN tadi pagi secara tidak sengaja saya ketemu Pak Slamet (Humas BNN), saya tanya, katanya dikit lagi diumumin karena masih ada yang kurang, jadi belum diumumin juga. Yang baru ngumumin baru polisi doang," aku Haris kepada merdeka.com di Kantor KontraS, Senen, Jakarta, Jumat (14/10).

KontraS mengaku tak mau terburu-buru dengan mendesak 3 institusi tersebut untuk mengungkap hasil penyelidikannya. Sebab, pihaknya juga perlu waktu untuk menyusun laporannya tentang hal yang sama.

Selama penelusurannya, Haris mengaku banyak sekali sekelumit masalah yang harus dibenahi dalam pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Ternyata ada banyak potensi keterlibatan aparat negara ketika narkoba sudah masuk dalam wilayah penegak hukum.

"Dari mulai penangkapan sampai persidangan berakhir, di situlah banyak terjadi keanehan-keanehan. Misalnya dalam beberapa putusan-putusan peradilan, orang-orang itu menyebut nama bandarnya siapa, tapi kita tidak pernah tahu polisi, BNN mengejar si bandar itu apa enggak," ungkap Haris.

Haris melanjutkan, tidak adanya lembaga yang memantau kinerja BNN menjadi persoalan lainnya. Bila institusi Polri memiliki Kompolnas sebagai pengawas, BNN hingga saat ini berdiri sendiri tanpa ada pihak yang mengawasi. Apalagi, barang bukti pengungkapan kasus narkoba rentan disalahgunakan karena tertutup.

"Barang bukti yang dibawa ke pengadilan dan hasil tangkapan tidak selalu sama. Sisa barangnya ke mana? Kalau tanya sama polisi sama BNN pasti dijawab ada barangnya. Tapi ketika barang bukti itu dihancurkan, dimusnahkan katanya ada saksi, tapi sejauh mana saksi tahu betul jumlah yang harus dimusnahkan dan berapa jumlah yang saat itu dimusnahkan? Bagaimana mereka merasinalisasikan jumlah tersebut sudah dimusnahkan, tapi kenapa jumlah di luar tersebut masih banyak beredar," terang Haris.

Haris menambahkan, salah satu jawaban yang diungkapakan institusi penegakan hukum adalah barang haram tersebut masuk melalui pelabuhan–pelabuhan tikus (kecil). Informasi lain yang didapatnya, ada ratusan pelabuhan tikus yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Barat hingga Utara dan itu tersebar tanpa ada yang bisa dikendalikan.

Untuk sampai menyentuh wilayah tersebut, kata Haris, pihak yang berwenang pun tampaknya enggan menyentuh sisi-sisi tersebut. Dia megindikasikan ada pihak-pihak yang tak berani disentuh karena ada sosok yang berkuasa di sana.

"Bulan lalu saya ke Meranti, di sana ada pelabuhan tikus 4-5. Di situ ada satu bandar yang enggak bisa kesentuh, infonya ada pihak yang membacking, tapi di sisi lain pelabuhan tikus ini sering dijadikan kambing hitam terkait peredaran narkoba di Indonesia yang masif. Kalau sudah tahu ada pelabuhan tikus yang bermaslaah kenapa tidak ditanggulangi," kata Haris.

Tak hanya itu Haris juga mengatakan, ada banyak pejabat yang menangani kasus narkoba menjabat dalam waktu yang cukup lama. Kalaupun ada rotasi jabatan, meraka tentu akan ditempatkan dalam ranah yang sama. Hal inilah yang menjadi tanda tanya lainnya bagi KontraS.

"Jadi banyak orang-orang lama juga yang menangani kasus ini. Jadi itulah hal-hal yang tidak diketahui oleh publik. Masyarakat kan malah menganggap narkoba sesuatu yang menjijikkan dan tidak mau tahu. Nah itu justru menjadi zona aman bagi mereka melancarkan aksinya," tutup Haris.