Kecewa Pencabutan Izin First Travel, Calon Jemaah Protes ke Kemenag

Merdeka.com - Jemaah First Anugerah Karya Wisata atau First Travel menggeruduk Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, Senin (28/1). Mereka mempertanyakan pencabutan izin PT First Travel sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Kementerian Agama mengeluarkan keputusan Nomor 589 Tahun 2017. Keputusan tersebut mulai berlaku Selasa 1 Agustus 2017.

Jemaah didampingi pengacara Rizky Rahmadiansyah mengatakan, pecabutan secara langsung berdampak kepada jemaah.

"Logikanya kenapa jemaah first travel tidak jadi berangkat. Alasannya satu memang uangnya tidak ada. Lalu keluarnya peraturan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017," kata Rizky di lokasi.

Rizky menilai keputusan tersebut telah melanggar perjanjian tripatrit antara Kemenang, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak First Travel. Disebutkan bahwa First Travel akan memberangkatkan jemaah di bulan November 2017. Angkanya antara 5.000 sampai 7.000 per bulan.

"Kenapa belum sampai November sudah keluar surat ini," ucap dia.

Sehingga, Bos First Travel Andika Surachman Cs ditangkap. Asetnya pun disita oleh penyidik.

"Ketika peraturan menteri agama Nomor 589 Tahun 2017 berarti First travel telah memenuhi pasal 378 itu lah awal mula Pada Agustus. Masalah selanjutnya ketika ditangkap pada Agustus aset langsung disita sedangkan pemilik First travel sudah menggadaikan hartanya untuk keberangkatan di bulan November," papar dia.

Rizky pun meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, mencari siapa orang yang paling bertanggungjawab terkait keluarnya peraturan menteri agama Nomor 589 Tahun 2017.

Kemudian, dilakukan investigasi apakah peraturan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 tersebut bermasalah.

"Kalau ternyata Peraturan ini bermasalah dijadikan dasar mengajukan PK untuk membawa kita merebut kembali aset yang sudah diambil negara," jelas dia.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, M. Tambrin menerima pengacara dan jemaah First Travel. Ia mengatakan, pengacara salah alamat apabila mengadu ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Sebab, tugas fungsi Inspektorat melakukan pengawasan internal di Kementerian Agama. Berarti yang diawasinya adalah ASN di Kementerian Agama.

"Jadi kita tidak boleh masuk wilayah, mengawasi orang, travel, biro perjalanan tidak masuk. Itu adalah domainnya yang lain. Jadi kami tidak boleh mengawasi atau mengevaluasi orangnya, atau biro perjalanan. Itu tidak masuk. Itu domainnya yang lain,"terang dia.

Meski begitu, pihaknya tetap akan mengakomodir aspirasi dari jemaah dan akan menyampaikan ke instansi yang berwenang.

"Jadi Bapak Ibu sekalian menyampaikan aspirasi ini kami catat, kemudian juga diserahkan kepada yang sesuai dengan tugas dan fungsinya," katanya.

Reporter: Ady AnugrahadiSumber : Liputan6.com