Kecurangan pileg di Blitar dibayar dengan pemilu ulang

Merdeka.com - Setelah terjadi tarik ulur antara Panwaslu dan KPU akibat banyaknya kecurangan akhirnya pemungutan suara ulang (PSU) di empat TPS Dusun Klepon Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar resmi dijadwalkan hari Jumat (25/4) mendatang.

Hal itu ditandai dengan digelarnya rapat oleh KPU Kabupaten Blitar pada Rabu (23/4) dengan mengundang seluruh perwakilan partai politik (parpol). "Iya sesuai instruksi KPU Propinsi dan Bawaslu Propinsi Jatim, kita akan resmi menggelar PSU yang dijadwalkan Jumat besok (25/4), " jelas Aminuddin Fahruda yang juga anggota KPU Blitar, Rabu (23/4).

Sebelumnya, masalah PSU di TPS satu, empat, tujuh dan delapan Desa Sidodadi menjadi polemik KPU Kabupaten Blitar menolak rekomendasi yang dikeluarkan Panwascam Garum. Dengan alasan tidak rekomended, KPU meminta rekom Panwaskab.

Namun Panwaskab Blitar berdalih rekom panwascam sudah cukup untuk melaksanakan PSU. Permasalahan berakhir setelah Bawaslu Provinsi Jatim turun tangan menegaskan rekom Panwascam Garum sah secara yuridis untuk melaksanakan PSU.

Menurut Aminudin ada sebanyak 1.171 surat suara (sesuai DPT) plus dua persen yang disiapkan untuk PSU Jumat (25/4) mendatang. Surat suara yang berasal dari bantuan KPU Provinsi tersebut akan berstempel khusus logo PSU. "Semua logistik telah siap untuk pelaksanaan PSU," jelas dia.

Dalam siaran langsung di Radio Persada FM Pemkab Blitar, Ketua KPU Kabupaten Blitar Miftachul Huda mengatakan sangat mungkin terjadi perubahan kursi di DPRD. PSU, kata Huda akan mengubah perolehan suara mulai tingkat DPRD II, DPRD I hingga DPR RI.

Mengenai para petugas KPPS yang menjadi sumber masalah, yang terindikasi mengarahkan, mengintimidasi dan berjaga dibelakang bilik suara saat pemilih mencoblos tidak akan diganti dengan alasan waktu yang terlalu mepet.

Huda berharap proses PSU bisa berjalan dengan baik dan lancar, termasuk tingginya tingkat kehadiran pemilih. "Semoga PSU ini adalah yang terakhir dan bisa berjalan dengan lancar, ini juga merupakan bentuk pembelajaran demokrasi," pungkas Huda.