Kegiatan-kegiatan komunitas LGBT ini gagal dilaksanakan di Indonesia

Merdeka.com - Jumlah komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) kian hari kian meningkat. Hal ini dipicu kondisi lingkungan yang bebas serta tidak adanya ketegasan dari pemerintah untuk menyikapi komunitas tersebut.

Kontroversi legalnya LGBT ini masih bergulir, pasalnya penegak hukum belum memiliki dasar kuat untuk menghalangi atau sebaliknya menyuburkan LGBT.

Beberapa tahun terakhir, kaum LGBT mulai menunjukkan dirinya dengan menggelar aksi hingga menggelar diskusi secara terbuka. Mereka meminta kepada pemerintah mengakui keberadaan serta memberi hak yang sama dengan warga indonesia pada umumnya. Namun, tak semua kegiatan-kegiatan mereka berlangsung tanpa kendala.

Dari data yang dihimpun merdeka.com, berikut kegiatan-kegiatan berbau LGBT yang batal digelar:

Tak dapat izin dari kampus, diskusi tentang LGBT batal digelar

Diskusi Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan tema lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) batal digelar. Pembatalan diskusi dikarenakan tak mendapatkan izin dari pihak kampus."Pihak rektor dan fakultas menolak dan menentang diskusi ini," kata panitia kegiatan Belle Risca, Kamis (12/11).Semula, diskusi dengan tema "LGBT dalam Sosial Masyarakat Indonesia" itu akan digelar pada Kamis pukul 15.30-17.00 WIB di Ruang H 302 Fakultas Hukum. Selain tak mengantongi izin, pembatalan diskusi ini lantaran mendapat ancaman dari ormas yang menentang diskusi dengan tema-tema LGBT."Kabarnya, apabila acara tidak dibatalkan maka pihak ormas akan membatalkan dengan mendatangi ke kampus," kata dia. Rektor Universitas Diponegoro Semarang Yos Johan Utama mempersoalkan tema diskusi yang menurutnya sensitif. Dia khawatir jika tema LGBT itu justru dibelokan ke kepentingan pihak tertentu yang arahnya tidak baik. Menurut Yos, soal LGBT ini memiliki pertentangan ajaran agama. "Sementara Undip kan menjunjung tinggi religius dan akhlakul karimah," katanya.Yos menegaskan Undip tetap menjunjung tinggi kebebasan akademik. Tapi, syaratnya haruslah kebebasan yang bertanggungjawab. "Diskusi harus ke penyelesaian masalah, bukan justru menimbulkan masalah," tandas Yos.

Tak diizinkan polisi, ILGA se-Asia gagal digelar

Gaya Nusantara merupakan organisasi yang dipercaya untuk menggelar event Konferensi Regional International lesbian, gay, bisexual, transgender dan intersex association (ILGA) se-Asia. ILGA yang semula direncanakan panitia untuk digelar di Hotel Mercure Surabaya pada tanggal 26-28 Maret 2010 ini harus menggigit jari setelah tak mendapatkan izin dari pihak kepolisian.Polisi memutuskan tak mengeluarkan izin karena takut ditentang organisasi massa Islam garis keras "Terus terang kami malu mas, soalnya yang datang dari berbagai negara," kata Ketua Gaya Nusantara sekaligus ketua panitia local Konferensi ILGA, Heri Dakosta, Jum’at (26/3).Meski telah memastikan jika even ini batal digelar, namun Heri tetap menunggu keputusan dari panitia Nasional konferensi ini. "Kita masih tunggu keputusan Jakarta," jelasnya."Yang pasti batal diadakan di Surabaya, dipindah atau tidak kami tidak tahu,” sambung dia.

Dapat teror, diskusi IDAHOT batal digelar

Panitia peringatan International Day Againts Homophobia dan Transphobia (IDAHOT) di Malang, Jawa Timur, memutuskan membatalkan agenda diskusi yang akan mereka gelar pada Ahad malam 17 Mei 2015. Mereka diresahkan teror yang diterima via pesan pendek. "Mempertimbangkan keamanan peserta, acara dibubarkan," kata Koordinator FAMM Indonesia, Niken Lestari, Ahad 17 Mei 2015. Teror tersebut, kata Niken, disampaikan sejak Jumat lalu. Pesan yang diterima berisi "Dengan hormat kami dari FPI Jatim. Acara peringatan Kojigema bertentangan dengan Pancasila, segera bubarkan. Atau kami bubarkan." Niken bersama kawan-kawannya lantas melapor ke polisi sehari menjelang diskusi untuk mendapat perlindungan. Namun, polisi justru secara halus meminta panitia untuk membatalkan acara. Mereka diminta menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai. "Posisi kami dipojokkan seolah pihak yang bersalah," kata Niken.