Kehadiran Buzzer Dinilai Buah Demokrasi dan Keterbukaan Informasi Dunia Digital

Merdeka.com - Isu soal buzzer pemerintah kembali muncul dan menjadi polemik. Warganet menyebut pemerintah menggunakan buzzer untuk membalas kritik publik terhadap pemerintah.

Direktur Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai kehadiran buzzer merupakan buah dari demokrasi, media sosial dan keterbukaan informasi dunia digital.

"Siapapun bisa diorganisir sebagai kelompok, untuk digunakan baik politik maupun yang lain. Bisa digunakan untuk kepentingan apapun, bahkan sering sekali buzzer digunakan untuk kepentingan tertentu," ujar Karyono di Jakarta, Senin (15/2).

Menurut dia, perspektif buzzer menjadi negatif bila digunakan untuk kelompok tertentu dalam hal ini menyerang pemerintahan. Sebaliknya, ketika ada suara positif, malah pemerintah yang dituduh memelihara buzzer.

"Kadang tidak fair-nya, pemerintah dituduh mengorganisir, atau memelihara. Padahal pihak oposisi yang kerap menggunakan buzzer untuk menyerang pemerintah," ungkap Karyono.

Begitu juga, kata dia, dengan kelompok oposisi pemerintah. Dia menyebut jika oposisi juga memiliki buzzer masing-masing.

"FPI juga menggunakan itu (buzzer), PKS juga menggunakan buzzer untuk menyerang pemerintah," kata dia.

Untuk menghalau itu semua, Karyono menyebut pemerintah menggunakan UU ITE, karena untuk menjerat kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan buzzer.

Respons Istana

Kantor Staf Presiden membantah isu menggunakan pendengung atau buzzer untuk menyampaikan program-program Presiden. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta.

Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani mengatakan kepada anggota Komisi II DPR RI bahwa yang digunakan KSP adalah narasumber yang berpengaruh atau influencer.

"Kami sama sekali tidak menggunakan buzzer," ujar Jaleswari dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta.

Jaleswari melanjutkan, KSP hanya memanggil influencer sebagai narasumber diskusi. Influencer yang digunakan adalah tokoh yang memiliki latar belakang pengetahuan, mungkin saja dalam konteks media sosial, memiliki pengikut (followers) jutaan atau ratus ribuan orang.

Menurut Jaleswari, influencer berbeda dari pendengung. Pendengung atau dikenal dengan sebutan buzzer lebih anonim karena bisa siapa saja. Serta ikut-ikutan mendengungkan isu yang sudah ada, bukan isu baru, berdasarkan pesanan.

"Bukan siapa-siapa, dan anonim, dan dia bergerak berdasarkan pesanan," ucap Jaleswari.

Oposisi dan Penguasa Punya Buzzer

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan keberadaan buzzer atau pendengung di Indonesia tidak bisa dihindari. Sebab, keberadaan buzzer di media sosial merupakan efek dari negara yang menganut sistem demokrasi.

"Kita menganut demokrasi, pasti ada penguasa dan pasti ada oposisi, masing-masing ada buzzer-nya," kata Donny kepada wartawan, Jumat (4/9).

Donny mengakui buzzer penguasa memang ditujukan untuk membela kebijakan pemerintah. Meski begitu, dia menekankan bahwa buzzer yang mendengungkan kebijakan di media sosial bekerja sendiri dan tidak diorganisir oleh pemerintah.

"Pemerintah bekerja dan menyampaikan hasil pekerjaannya melalui jubir-jubir yang ada. Ketika ada buzzer yang berinisiatif untuk bertarung di media sosial membela pemerintah, itu hak mereka," jelasnya.

Dia mengklaim pemerintah tidak pernah meminta para buzzer menyampaikan sejumlah kebijakan di media sosial. Menurut dia, wajar apabila ada pihak-pihak yang membela atau mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Jika ada pihak-pihak yang menyerang, membela, itu sesuatu yang alamiah. Ada pihak yang membela, ya memang begitu dinamika media sosial. Jangankan pemerintah, pribadi pun ketika diserang ada yang membela kan," tutur Donny.

Sumber: Liputan6.com