Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kejagung belum terima SPDP kasus Bambang Widjojanto

Kejagung belum terima SPDP kasus Bambang Widjojanto Aksi Save KPK. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Mabes Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus dugaan saksi palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi periode 2010 silam. Namun Kejaksaan Agung belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kasus tersebut.

"Belum ada," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana, lewat pesan singkatnya, Jakarta, Jumat (23/1).

Dalam penyidikan kasus tindak pindana, SPDP adalah aturan mutlak. Tony pun membenarkan mekanisme tersebut. "Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Kita tunggu saja ya," kata dia.

Seperti diketahui, saat ini Bambang masih menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dia dijerat dengan pasal 242 Jo 55 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.

Sementara itu di Gedung KPK, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis antikorupsi, melakukan aksi damai untuk mendukung Bambang. Mereka menantang segala bentuk upaya pelemahan pemberantasan korupsi.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polda Jabar Bentuk Tim Hukum Lawan Praperadilan Pegi Setiawan
Polda Jabar Bentuk Tim Hukum Lawan Praperadilan Pegi Setiawan

Hanya saja, hingga Rabu (12/6), kepolisian belum menerima surat resmi pemberitahuan mengenai jadwal praperadilan tersebut.

Baca Selengkapnya
Praperadilan Bebaskan Pegi Setiawan, Kejagung Nilai Ada Prosedur yang Tidak Dijalankan Polisi
Praperadilan Bebaskan Pegi Setiawan, Kejagung Nilai Ada Prosedur yang Tidak Dijalankan Polisi

Jika nantinya pihak kepolisian menyerahkan kembali ke kejaksaan, berkas tersebut pun tetap akan ditolak.

Baca Selengkapnya
Alasan MK Belum Agendakan Pembacaan Putusan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
Alasan MK Belum Agendakan Pembacaan Putusan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

MK masih membutuhkan waktu untuk mencermati permohonan uji materiil terkait batas usia capres dan cawapres.

Baca Selengkapnya