Kejagung dan Polri mulai latah ingin kewenangan menyadap seperti KPK

Merdeka.com - Rapat Paripurna DPR beberapa waktu lalu memasukkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam Prolegnas prioritas 2015. Salah satu poin yang bakal direvisi dalam undang-undang tersebut adalah mengenai penyadapan.

Seperti diketahui, KPK selama ini memiliki kelebihan ketimbang penegak hukum lainnya yakni Kejaksaan Agung dan Polri. Salah satunya soal penyadapan. KPK bebas melakukan penyadapan tanpa seizin lembaga hukum atau pengadilan.

Tak sedikit kasus suap dan korupsi yang dibongkar KPK hasil dari penyadapan. Namun rupanya, kelebihan KPK tersebut membuat Kejagung dan Polri ingin juga memilikinya.

Jaksa Agung HM Prasetyo kemarin mengeluhkan peraturan penyadapan yang hanya boleh dilakukan oleh KPK. Menurutnya, institusi hukum lain seperti Kejaksaan Agung juga memerlukan kewenangan penyadapan dalam mempercepat penyelidikan kasus.

"Kami mengalami kesulitan melakukan penyadapan langsung. Kita dalam pemeriksaan dan penyelidikan perlu izin atasan langsung," kata HM Prasetyo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6).

Menurutnya, Kejaksaan Agung dan Polri berharap teknis penyadapan seperti yang dimiliki KPK juga dapat diterapkan di korps Adhyaksa dan korps Bhayangkara. Sebab, tanpa tata cara penyadapan akan mempersulit kedua lembaga itu melakukan penyelidikan.

"Ini justru membuat penyelesaian kasus semakin lama dan berlarut-larut," kata Prasetyo.