Kejagung kantongi bukti pelanggaran di Bansos Sumsel

Merdeka.com - Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggelar ekspose kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos di Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar Rp 2,1 triliun. Ekspose kasus berkaitan dengan kebijakan dalam pelanggaran pengeluaran anggaran dana hibah.

"Kita sudah ekspose kasus Sumsel, itu kita minta masih didalami berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dalam pengeluaran uang (dana hibah dan bansos)," kata Jampidus Arminsyah di Kejagung, Jakarta, Rabu (18/5).

Tim penyidik, kata dia, menemukan adanya pelanggaran dari kebijakan uang dana hibah tersebut. Sebab, ada beberapa anggaran dalam APBD yang fiktif.

"Jadi ada anggarannya padahal dalam APBD tidak ada, ditambah dalam APBD-P anggaran yang keluar meski tidak ada catatan di APBD disetujui, ini kita dalami," pungkas dia.

Diketahui, Kejagung mengisyaratkan bakal menaikkan status pihak-pihak yang diduga ikut terlibat dalam pusaran kasus tersebut. Salah satunya, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang sudah beberapa kali diperiksa.

"Mungkin saja (jadi tersangka), kenapa tidak mungkin," kata Arminsyah beberapa waktu lalu.

Bahkan, usai memeriksa Alex Noerdin secara maraton, saat ini Kejagung sedang mempertimbangkan pencegahan ke luar negeri terhadap dia.

Sesuai dengan UU Keimigrasian Nomor 6/2011, pencegahan dapat dilakukan terhadap tersangka selama enam bulan dan dapat diperpanjang selama enam bulan. Saksi juga dapat dicegah bepergian ke luar negeri, selama diduga kuat terlibat tindak pidana.