Follow
Kejagung Kawal 6 Proyek Strategis Nasional di BMKG
Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) meneken pakta integritas dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Senin (14/6). Penandatanganan Pakta Integritas ini terkait dengan Pembangunan 6 Proyek Strategis Nasional.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer menjelaskan, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang meneken kerjasama dengan BMKG tersebut.
Leonard merinci, 6 Proyek Strategis Nasional di antaranya, Proyek Pemeliharaan Seismograph Indonesia II Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan BMKG. Kedua, Proyek Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan BMKG, ketiga adalah Proyek Pembangunan Hub InaTEWS Bali Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan BMKG.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Apa tujuan Pertamina menggandeng Kejaksaan? PT Pertamina Patra Niaga menandatangani Pakta Integritas dengan Kejaksaan Agung khususnya Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk mengawal proses pembangunan Terminal LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Apa arti pakta integritas? Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2011, pakta integritas dapat dimaknai sebagai berikut,'Dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.'
-
Siapa yang menandatangani Pakta Integritas? PT Pertamina Patra Niaga menandatangani Pakta Integritas dengan Kejaksaan Agung khususnya Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk mengawal proses pembangunan Terminal LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.
-
Kenapa pakta integritas penting? Tujuannya untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas demi menghindari tindakan tidak bermoral seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Keempat adalah Proyek Pemeliharaan Seismograph Indonesia III Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan BMKG. Kelima adalah Proyek Pengadaan Sistem Diseminasi WRS Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan BMKG dan keemam adalah Proyek Pemeliharaan Seismograph Indonesia I Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan BMKG," kata Leonard.
Hadir dalam Penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis yaitu Plh. Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung RI Didi Suhardi, mewakili Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Dr Mia Amiati, serta Kepala Biro Umum BMKG Petrus Demon Sili sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Utama BMKG.
Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya
Menurut Ketut, penyidik masih terus mendalami sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya
Jokowi juga meminta aparat Kejaksaan tidak bermain proyek.
Baca Selengkapnya
Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejagung dinilai berhasil membongkar sejumlah kasus kakap.
Baca Selengkapnya
Tiga tersangka itu, DD selaku Dirut PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, dan TBS selaku Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI.
Baca Selengkapnya
Monitoring dilakukan karena pendanaan pembagunan menggunakan APBN.
Baca SelengkapnyaKejagung menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya menurut Survei Indikator Politik Indonesia.
Baca Selengkapnya
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca Selengkapnya
Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca Selengkapnya