Kejagung sebut penetapan Dahlan tersangka mobil listrik sudah sesuai

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang lanjutan gugatan praperadilan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Kali ini, sidang beragendakan pembacaan jawaban dari Kejaksaan Agung (Kejagung) atas permohonan praperadilan dari tim kuasa hukum Dahlan.

Wilyanto selaku jaksa yang ditunjuk oleh pihak Kejagung menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan pihak Dahlan. Menurutnya, penetapan Dahlan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik sah dan sesuai prosedur.

"Berdasarkan alat bukti T-1, T-2, dan T3, dalil pemohon tersebut tidak tepat dan keliru. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-08/F.2/Fd./01/2017 tanggal 26 Januari 2017 dan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-06/F.2/Fd.1/01/2017 tanggal 26 Januari 2017," kata Wilyanto dalam sidang di PN Jaksel, Jakarta, Selasa (7/3).

Bukan hanya itu, Wilyanto mengatakan berdasarkan alat bukti penyidik pun telah melaporkan dimulainya penyidikan kasus ini kepada pihak Kejagung dengan surat bernomor: R-88/F.2/Fd.1/01/2017 tanggal 26 Januari 2017.

Dia menjelaskan jika penyidikan kasus rasuah mobil listrik ini sesuai Pasal 1 angka 2 UU No 8 tahun 1981 KUHAP. Sedangkan penetapan tersangka terhadap Dahlan merujuk pada Pasal 1 angka 14 UU No 8 tahun 1981 KUHAP.

"Bahwa penyidik menetapkan pemohon sebagai tersangka bukan berdasarkan petikan putusan kasasi Mahkamah Agung RI perkara terdakwa terdakwa Dasep Ahmadi Nomor 1628K/PIDSUS/2016 tanggal 7 November 2016 sebagaimana yang diadilkan oleh pemohon," ujar dia.

Wilyanto kembali menegaskan bila penetapan tersangka terhadap Dahlan berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Termasuk telah meminta keterangan saksi dan pendapat dari ahli.

Oleh karena itu, Wilyanto meminta hakim yang memimpin sidang praperadilan menerima semua eksepsi dari pihak Kejagung. Terpenting, menolak permohonan gugatan praperadilan dari bos Jawapos Group tersebut.

"Menerima jawaban termohon, menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sprindik sah menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dan terakhir membebankan biaya perkara kepada pemohon," pungkas Wilyanto.