Kejagung siapkan ratusan jaksa untuk pidana pemilu
Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan ratusan anggotanya di seluruh Indonesia untuk menghadapi tindak pidana Pemilu 2014. Kejagung juga akan bersinergi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kita sudah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk berperan aktif dalam Pemilu 2014 mendatang dengan menyiapkan personel jaksa. Kejaksaan juga akan bersinergi dengan DKPP untuk Pemilu 2014 nanti," ujar Jaksa Agung Basrief Arief di Kejagung, Jakarta, Senin (23/12).
Menurutnya, soal urusan teknis kinerja antara Kejaksaan dengan DKPP telah dibahas pada bulan lalu dan siap diterapkan pada Januari mendatang.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
"Nanti untuk urusan teknis, Jamdatun (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara) yang akan memimpin jaksa-jaksa itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui, partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 bisa terus meningkat. Asalkan, kondisi tersebut tak dipengaruhi suhu politik yang negatif.
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, masalah politik atau gejolak politik bisa berpengaruh terhadap partisipasi pemilih. Karena itu, semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) harus mampu menjaga suhu politik, agar tetap stabil. Langkah tersebut untuk menjaga antusiasme masyarakat pada pemilu mendatang.
"Apabila stabil dan ini juga terkait dengan turbulensi politik kita, jagat politik kita lah, itu kan sangat mempengaruhi," kata Ferry, di Kantor KPU, Jakarta Pusat.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung telah membentuk 534 posko Pemilu di seluruh satuan kerja di Indonesia untuk menyukseskan pemilu.
Baca SelengkapnyaTiga PKPU itu mengatur ihwal teknis kampanye hingga dana kampanye.
Baca SelengkapnyaFadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam desk ini dalam mensukseskan pemilu dan pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaTahap pertama pengadaan logistik Pemilu telah mencapai separuhnya.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, posisi DKPP sebagai penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi bersama KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaTim hukum TPN Ganjar-Mahfud terus bergerak menyikapi terhadap berbagai bentuk intimidasi yang terjadi.
Baca SelengkapnyaBukan TNI dan Polri, ini adalah satuan yang menjadi garda terdepan dalam mengawal KPu di tahun pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.
Baca SelengkapnyaRekrutmen calon pimpinan dan dewan pengawas KPK dibuka sejak 26 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaDiterjukannya ribuan personel tersebut dalam rangka pengamanan Operasi Mantap Praja Jaya 2024
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya