Kejahatan di Aceh meningkat, korban terbanyak perempuan dan anak

Merdeka.com - Kapolda Aceh Irjen Husen Hamidi mengakui jika kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayahnya sudah dalam taraf memprihatinkan. Angka tersebut terus naik dari tahun ke tahun.

Menurut data yang dimiliki Polda Aceh, peningkatan terjadi sejak tahun 2013 hingga 2015. Dimana di tahun 2013 terdapat 114 kasus, kemudian mengalami peningkatan sebanyak 178 kasus.

Lalu pada tahun 2015 ini semakin mengalami peningkatan yaitu mencapai 271 kasus. Mengalami peningkatan sebanyak 93 kasus terjadi kekerasan pada perempuan dan anak.

Bercermin dari fakta dilapangan, Polda Aceh pun membentuk Satgas perlindungan perempuan dan anak.

“Kalau sudah ada Satgas ini, kita prediksikan akan mengalami booming, tetapi tidak apa-apa mengalami peningkatan, karena setelah itu akan selesai,” ujar Kapolda di Mapolda Aceh, Selasa (22/12).

Menurutnya, ia sangat yakin masih banyak terdapat angka kekerasan pada perempuan dan anak di Aceh yang tidak terpublis. Dengan adanya Satgas ini, selain akan menekan angka kekerasan, juga akan membongkar kekerasan yang terselubung saat ini atau tidak berani melapor kekerasan tersebut.

“Saya minta kepada seluruh Polres juga segera membentuk Satgas perlindungan perempuan dan anak. Bahkan kalau bisa dibentuk sampai ke Polsek, tetapi sekarang cukup sampai di Polres saja dulu,” tuturnya.

Menurut Kapolda, terjadi kekerasan pada perempuan dan anak tidak terlepas pengaruh globalisasi dan teknologisasi. Karena semua sudah menggunakan smarphone dan beragam bisa dilihat dari telepon pintar tersebut.

“Semua sekarang pegang HP, anak-anak juga sudah pegang HP. Ibu saya sebelumnya gak pegang HP, sekarang pegang HP, ini sangat berpengaruh,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Teuku Irwan Djohan menyambut baik gagasan Polda Aceh membentuk Satgas khusus untuk melindungi perempuan dan anak. Hal ini mengingat kekerasan pada perempuan dan anak di Aceh meningkat.

“Kita menyambut baik rencana Polda, ini sebuah gagasan yang bagus untuk melindungi perempuan dan anak di Aceh,” tukas politisi Partai NasDem.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Banda Aceh, Partai NasDem menyebutkan, dirinya telah mengajukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2016 sebesar Rp 500 juta. Anggaran tersebut untuk dibangun rumah singgah atau tempat konsultasi khusus korban kekerasan, terutama perempuan dan anak.

“Intinya kita sangat mendukung niat baik Polda Aceh untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh,” tutupnya.

Satgas ini melibatkan multistakeholder, seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BP2A) Aceh, akademisi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan LBH Anak.

Sedangkan leading sektornya adalah Diskrimum Polda Aceh yang melakukan pemantauan dan pendataan serta pencegahan terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Terutama kekerasan seksual yang menimpa anak marak terjadi akhir-akhir ini.