Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kejati Riau menerima sprindik korporasi kasus kebakaran lahan Inhu

Kejati Riau menerima sprindik korporasi kasus kebakaran lahan Inhu Ilustrasi Kebakaran Hutan. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi Riau mengaku telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap PT Palm Lestari Makmur (PLM). Perusahaan yang bergerak di bidang kebun kelapa awit itu diduga melakukan pembakaran lahan dan hutan di Indragiri Hulu (Inhu) pada 2015 lalu.

"SPDP PT PLM telah kita terima pada 1 Februari 2016," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Riau Mukhzan kepada wartawan, Jumat (11/3).

Menurut Mukhzan, SPDP yang diterima dari penyidik Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau tersebut adalah untuk perkara secara korporasi terhadap PT PLM.

"Kan perkara tersangka untuk perorangan atau pimpinan mereka itu sudah tahap II pada 11 Februari lalu, saat ini sedang menjalani persidangan," kata dia.

Mukhzan mengaku akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Riau untuk menyidik atas dugaan pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh perusahaan internasional itu.

Terpisah, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Muhammad Naim menjelaskan pihaknya menerima SPDP dari Ditkrimsus Polda Riau tersebut dengan nomor : SPDP/06/II/Reskrimsus. Dalam SPDP itu diwakili oleh Iing Joni Priyana, salah satu unsur pimpinan perusahaan.

"Satu SPDP korporasi PT PLM yang diwakili oleh IJP," ujarnya.

Dikatakan Naim, dugaan pembakaran lahan yang terjadi di kebun kelapa sawit PT PLM tersebut terjadi pada 9 September 2015 lalu. Saat itu, sekitar 39 hektar lahan di Blok D7 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, terbakar.

Sedangkan pasal yang disangkakan terhadap perusahaan tersebut Pasal 92 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 17 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

"Selain itu, PT PLM juga disangka melanggar Pasal 109 jo Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, jo Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a) jo Pasal Pasal 118 UU Nomor 32 tahun 2009, tentang pengelolaan lingkungan hidup," terang Naim. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sepanjang 2024, 1.500 Ha Lahan di Riau Terbakar, 7 Orang jadi Tersangka
Sepanjang 2024, 1.500 Ha Lahan di Riau Terbakar, 7 Orang jadi Tersangka

Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran, baik saat membuka lahan atau membuang puntung rokok sembarangan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Libatkan BPKP Hitung Kerugian Negara di Kasus Korupsi KLHK
Kejagung Libatkan BPKP Hitung Kerugian Negara di Kasus Korupsi KLHK

Kejagung menilai kasus ini terbilang mirip dengan perkara Duta Palma,

Baca Selengkapnya
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan

Lahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.

Baca Selengkapnya
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan

Dugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial

Baca Selengkapnya
1 Hektare Lahan di Bengkalis Dibakar, Polisi Masih Buru Dalangnya
1 Hektare Lahan di Bengkalis Dibakar, Polisi Masih Buru Dalangnya

Diduga membakar lahan seluas 1 hektare di Kabupaten Bengkalis, hingga kini masih buru dalang dibalik bencana tersebut.

Baca Selengkapnya
Kejagung Jelaskan Status Ipar Surya Darmadi yang Jadi Penampung Rekening Rp288 Miliar Kasus Korupsi Duta Palma
Kejagung Jelaskan Status Ipar Surya Darmadi yang Jadi Penampung Rekening Rp288 Miliar Kasus Korupsi Duta Palma

RI berperan sebagai penampung rekening dari hasil TPPU oleh PT Darmex Plantations bersama dengan lima tersangka korporasi lainnya.

Baca Selengkapnya
Ini Kata KPK soal Laporan Korupsi Lelang Barang Rampasan yang Seret Nama Jampidsus Kejagung
Ini Kata KPK soal Laporan Korupsi Lelang Barang Rampasan yang Seret Nama Jampidsus Kejagung

Laporan ini terkait kasus dugaan korupsi lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).

Baca Selengkapnya
Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK di Kasus Korupsi Komoditas Timah
Kejagung Bidik Kementerian ESDM dan KLHK di Kasus Korupsi Komoditas Timah

Adapun pemeriksaan terhadap saksi telah dilakukan terhadap 130 orang untuk proses penyidikan yang telah berjalan sejak Oktober 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.

Baca Selengkapnya