Kekayaan Menteri Wahyu Trenggono: Selama Pandemi Naik Rp481 M, Total Rp2,4 Triliun

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menjadi salah satu menteri yang harta kekayaannya meningkat selama pandemi Covid-19. Hal tersebut dilihat dari laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id.

Trenggono diketahui menggantikan Edhy Prabowo memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) usai Edhy ditangkap KPK lantaran kasus suap ekspor benih bening lobster atau benur di KKP.

Trengggono tercatat patuh dalam melaporkan hartanya kepada lembaga antirasuah. Berdasarkan pantuan Liputan6.com, Minggu (12/9), dalam laman LHKPN terbaru yang dilaporkan pada 2020, hartanya mencapai Rp2,428 triliun. Kekayaan Trenggono meningkat Rp481 miliar dalam satu tahun terakhir.

Sebab, pada 2019, kekayaan Trenggono hanya Rp1,947 triliun. Saat itu Trenggono masih menjabat sebagai wakil menteri pertahanan (wamenhan).

Dalam LHKPN terbarunya, Trenggono tercatat mempunyai 43 tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, hingga Sleman. Total keseluruhan nilai harta tanah dan bangunan milik Treenggono mencapai Rp57,53 miliar.

Untuk harta bergerak, Trenggono tercatat mempunyai empat kendaraan senilai Rp2,982 miliar. Kendaraan Trenggono terdiri dari mobil Land Rover Jeep tahun 2013, mobil Audi RS 5 tahun 2015, mobil Mercedes Benz GLA 200 tahun 2018, dan motor Honda Beat tahun 2018. Trenggono tercatat mempunyai harta bergerak lainnya senilai Rp18,213 miliar.

Surat berharga yang dilaporkan Trenggono senilai Rp 2,14 triliun. Trenggono juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp137,83 miliar. Terakhir, dia tercatat mempunyai harta lainnya senilai Rp71,58 miliar. Trenggono tercatat tak memiliki utang.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggilan menyebut, selama pandemi, sebanyak 70,3 persen pejabat negara mengalami kenaikan harta. Sedangkan pejabat yang hartanya menurun sebanyak 22,9 persen. Sementara pejabat yang hartanya tetap 6,8 persen.

"Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, itu secara umum penyelenggara negara 70 persen hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar, Selasa (7/9).

Menurut Pahala, para pejabat negara yang mengalami penurunan harta yakni mereka yang berasal dari kalangan pengusaha. Pahala menduga selama pandemi Covid-19, pejabat negara sekaligus pebisnis itu merupakan pihak yang terdampak pandemi.

"Tapi ada 22,9 persen yang justru menurun. Kita pikir yang pengusaha, yang bisnisnya surut atau bagaimana," kata Pahala.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com