Kekerasan di Papua, mahasiswa tuntut TNI-Polri tanggung jawab
Merdeka.com - TNI dan Polri harus bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi di Papua selama ini. Pernyataan tersebut dikemukakan Aliansi Mahasiswa Papua, saat menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Gladag, Rabu (10/12), siang.
Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah melakukan penyelidikan serta menuntaskan kasus kekerasan yang terjadi di bumi Cendrawasih itu.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membawa poster dan foto korban kekerasan yang terjadi di Papua. Termasuk foto para korban meninggal dalam aksi kekerasan beberapa hari terakhir.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Siapa yang terlibat dalam kerusuhan ini? Pada saat itu Maroko adalah protektorat Prancis, dan komisaris Prancis untuk Oujda, René Brunel, menyalahkan kekerasan yang terjadi pada orang-orang Yahudi karena meninggalkan Oujda dan bersimpati dengan gerakan Zionis.
-
Siapa yang dituduh melakukan kekerasan? Menurut Vanessa, Yudha Arfandi lah yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Tamara Tyasmara.
"Kami mendesak pemerintah melakukan pengusutan terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri," kata Marcel, koordinator aksi, saat berorasi.
Marcel mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK harus bertanggung jawab atas meninggalnya 5 warga sipil Paniai Papua, beberapa waktu lalu. Menurut dia, Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus itu.
Marcel mengatakan, banyak bukti kekerasan yang terjadi di Papua, hingga membuat rakyat menjadi korban. Pihaknya mendesak agar masyarakat Papua untuk diberikan ruang untuk hidup berdemokrasi tanpa adanya kekerasan dari aparat.
"Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih harus segera bertanggung jawab atas kekerasan yang selama ini terjadi di Papua. Hentikan kekerasan terhadap rakyat papua," ujarnya menandaskan.
Meski cukup panas, namun aksi yang mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan tersebut berjalan tertib dan damai. Puas berorasi dan menyampaikan tuntutannya, para mahasiswa membubarkan diri. (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolda NTT menyayangkan perbuatan oknum ormas tersebut terhadap mahasiswa.
Baca SelengkapnyaMencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil
Baca SelengkapnyaAksi persekusi dan penganiayaan terhadap mahasiswa Papua yang berunjuk rasa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaAmnesty mengecam perlakuan tidak manusiawi diduga dilakukan prajurit TNI terhadap warga Papua tersebut.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Agus Subiyanto merespons soal Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan penyerangan dan pembunuhan kepada warga
Baca SelengkapnyaBuntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal
Baca SelengkapnyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaAwalnya demo peringatan 1 Desember dilakukan mahasiswa Papua berjalan aman dan damai.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan aparat diharapkan dapat memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Baca SelengkapnyaPenggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca SelengkapnyaJenderal TNI Maruli Simanjuntak sudah bicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai situasi di Papua.
Baca SelengkapnyaTNI ingin tanah Papua damai dan warganya sejahtera
Baca Selengkapnya