Kekerasan, intoleransi dan radikalisme mengancam demokrasi RI

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PKB di DPR Cucun A Syamsurijal mengatakan fenomena radikalisasi masih terus terjadi di Indonesia. Terlebih sepanjang 2016 sedikitnya ada empat kali bom bunuh.

"Realitas kekinian menunjukkan bahwa kekerasan, intoleransi, radikalisme mengancam kebhinekaan dan demokrasi kita," kata Cucun A Syamsurijal, Rabu (18/1/2017).

Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa itu mengatakan paham radikal-teror bukanlah isapan jempol, namun benar adanya di tengah-tengah masyarakat. Menurut dia, merebaknya paham radikalisme-terorisme patut mendapatkan perhatian.

Beberapa lembaga penelitian, lanjut dia, seperti Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) mensinyalir bahwa faham radikalisme-terorisme telah masuk dan menginfiltrasi institusi pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah.

"Bahkan Lembaga riset Pew Researce, merilis hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwa Indonesia masuk kategori Negara yang penduduknya, ada 4 persen atau sekitar 10 juta penduduk Indonesia, mendukung pandangan-pandangan dan gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS)," imbuhnya.

Ironisnya, pandangan-pandangan radikal dan ektrim ini didukung oleh anak muda yang berada dalam usia produktif. Di sisi lain, kita sedang mengalami ledakan jumlah penduduk usia produktif.

"Mereka inilah masa depan Indonesia yang akan menjadikan demografi sebagai bonus pembangunan. Mereka tidak hanya dominan dari sisi demografi, namun juga kelompok mayoritas dalam elektoral, mereka adalah generasi milenial," tandas Cucun.

Oleh karena itu, DKN akan menggelar Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) di Jakarta pada Kamis (19/1/2017) yang akan membahas deradikalisasi, intoleransi dan terorisme beserta solusinya. Dalam Muspimnas tersebut, akan menghadirkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan pengamat terorisme Alchaidar dan beberapa menteri dari PKB.