Kekerasan terus terjadi, harmoni di Yogya semakin rapuh

Merdeka.com - Kasus kekerasan di Yogyakarta sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Padahal Yogya selama ini dikenal sebagai provinsi yang memiliki tingkat toleransi antarsesama paling tinggi.

Belakangan ini banyak kekerasan justru terjadi di Yogya. Bahkan cenderung meningkat.

Ketua DPRD Yogyakarta Yoeke Indra Agung Laksana menyebut, kekerasan di Yogya sudah mencapai tahap kritis. Berikut ini beberapa kasus kekerasan terjadi di tanah Yogya yang dirangkum merdeka.com:

Jemaat Santo Fransiscus Agung diserang

Kasus ini paling anyar terjadi. Tepatnya pada 29 Mei 2014 lalu. Sekelompok orang berpakain gamis menyerang Jemaat Santo Fransiscus Agung Gereja Banteng, Sleman.Saat itu jemaat sedang menggelar kebaktian di rumah Julius Felicianus di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sleman. Rumah milik direktur Galang Press itu massa mengamuk. Bahkan ada yang membawa senjata tajam.Salah satu saksi mengatakan, warga protes karena tempat yang digunakan bukan tempat ibadah. Dan bangunan itu juga tidak mendapatkan izin sebagai tempat ibadah gereja. Sejak 2012 bangunan itu sudah disegel oleh pemerintah Kabupaten Sleman.

Diskusi buku Irshad Manji dibubarkan

Kasus ini terjadi pada tahun 2012, tepatnya pada 9 Juni. Massa yang tergabung dalam Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) membubarkan diskusi buku karangan Irshad Manji "Allah: Liberty and Love" di Lembaga Kajian Ilmu Sosial (LKIS), Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.Massa langsung memaksa masuk dalam diskusi itu yang tengah digelar. Akibatnya terjadi bentrokan.Dalam kasus penyerangan ini sebanyak lima orang ini terluka. Tidak itu saja, sejumlah bangunan dirusak massa.

Ormas FAKI bubarkan diskusi keturunan eks PKI

Pada 2013, Ormas FAKI membubarkan diskusi yang dilakukan oleh sejumlah keturunan korban tragedi PKI tahun 65 di yayasan Santi Dharma, Godean, Sleman. Dalam kejadian tersebut setidaknya dua orang terluka. Koordinator diskusi, Irena juga telah melaporkan kasus ini ke Polda DIY didampingi oleh LBH Yogyakarta.Komisaris Komnas HAM Natalius Pigai saat itu pernah mendesak agar agar Polda DIY segera menuntaskan kasus ini. "Itu adalah pelanggaran HAM, orang punya hanya untuk berkumpul, berdiskusi, berserikat menyatakan pendapat, karena itu kami mau berkoordinasi dengan Polda terkait dengan kasus itu," kata Natalius kala itu.Natalius berpendapat seharusnya dalam kasus ini sudah ada tindakan yang diambil karena pelakunya sudah jelas diketahui.