Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kekurangan Murid, Sejumlah Guru di Tasikmalaya Terancam Tak Dapat Tunjangan Profesi

Kekurangan Murid, Sejumlah Guru di Tasikmalaya Terancam Tak Dapat Tunjangan Profesi Ilustrasi sekolah. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Sejumlah guru yang mengajar di SMPN 18 Kota Tasikmalaya terancam tidak akan mendapatkan tunjangan profesi guru karena target siswa baru yang mendaftar tidak sesuai. SMPN 18 Kota Tasikmalaya sendiri menargetkan 380 siswa baru atau untuk 11 rombongan belajar, namun hanya bisa mendapatkan 189 saja sehingga hanya terisi 6 kelas saja.

Kepala SMPN 18 Kota Tasikmalaya, Jenal Mutakin mengatakan, jumlah siswa baru yang masuk tidak sebanding dengan siswa yang lulus di tahun 2019 ini.

"Kemarin ada 256 siswa yang lulus sehingga target minimal kami sama dengan yang lulus. Tapi ternyata yang masuk 189 siswa saja. Hanya untuk enam kelas," ujarnya, Senin (15/7).

Orang lain juga bertanya?

Dengan jumlah siswa baru yang 189 orang, menurutnya, akan berdampak pada tidak terpenuhinya jam mengajar wajib para guru yang seharusnya 24 jam mata pelajaran linear. Di sekolahnya sendiri, paling tidak delapan orang guru yang berpotensi tidak memenuhi hal tersebut.

Beberapa guru lainnya, kata Jenal, bisa diselamatkan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang ekuivalensi.

"Artinya para guru bisa memenuhi kewajibannya dengan merangkap jabatan juga seperti menjadi wakil kepala sekolah, guru piket, wali kelas, petugas perpustakaan, atau mengajar ekstrakulikuler," ungkapnya.

Ia menyebut, sekolahnya akan terus mengoptimalkan sistem ekuivalebsi tersebut agar kekurangan jam mengajar para guru bisa terpenuhi. Walau begitu, tetap saja masih ada empat guru yang tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga tidak akan mendapatkan tunjangan profesi guru.

Jika hal tersebut dibiarkan, menurutnya akan menjadi masalah bagi para guru tersebut. Namun ia mengaku akan berkomunikasi dengan sekolah lain agar kekurangan jam itu bisa terpenuhi.

"Ini juga merupakan masukan untuk pemerintah untuk pemetaan guru," katanya.

Sementara itu Kepala SMPN 11 Kota Tasikmalaya, Eem Sulaeman menyebut bahwa penurunan jumlah peserta didik baru juga terjadi di sekolahnya.

"Dari target awal untuk 11 kelas hanya 10 yang terisi. Padahal tahun ini ada 321 siswa yang lulus namun hanya menerima 290 siswa baru," ungkapnya.

Jumlah siswa baru yang masuk di tahun ini, menurut Eem ada dibawah rata-rata tahunan yang biasanya diatas 300 siswa baru. Namun ia memastikan meski jumlah siswa yang baru tidak sebanyak sebelumnya, hal tersebut tidak menjadikan jam mengajar para guru tidak terpenuhi.

Salah seorang guru yang terdampak kekurangan siswa, Min Kusmini guru IPS SMPN 18 Kota Tasikmalaya mengaku tak tahu cara apa lagi yang harus ditempuh untuk bisa memenuhi jumlah jam mengajar wajib. Ia menyebut bahwa para guru diwajibkan mengajar 24 jam pelajaran selama sepekan secara linear.

"Saya khawatir (tidak mendapatkan tunjangan profesi guru). Kalau bisa ya yang penting mengajar 24 jam, jangan harus linear. Kalau harus mencari sekolah lain akan sulit karena kondisinya sama. Saya berharap pemerintah menghapus kebijakan yang mengharuskan guru mengajar secara linear. Pemerintah harus lihat di lapangan lah, jangan hanya buat kebijakan," jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sendiri, jumlah lulusan sekolah dasar pada tahun ajaran 2018-2019 di Kota Tasikmalaya berjumlah 12.473 siswa. Jumlah tersebut sendiri berbeda dengan daya tampung SMP yang mencapai 16.954 kursi.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penerimaan Siswa Baru, SD Negeri di Kota Padang Hanya Dapat Dua Murid
Penerimaan Siswa Baru, SD Negeri di Kota Padang Hanya Dapat Dua Murid

SD Negeri 23 Lolong di Kota Padangkekurangan peserta didik. Sekolah itu hanya mendapatkan 2 siswa baru.

Baca Selengkapnya
KSP: Pemerintah Dorong Percepatan Kesejahteraan Guru
KSP: Pemerintah Dorong Percepatan Kesejahteraan Guru

"1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah."

Baca Selengkapnya
Mulai Tahun 2025, Guru Lolos PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta
Mulai Tahun 2025, Guru Lolos PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta

Kebijakan ini sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi.

Baca Selengkapnya
Serahkan SK Pengangkatan 334 Guru PPPK, Bupati Ipuk Pesan Pembangunan Pendidikan di Banyuwangi
Serahkan SK Pengangkatan 334 Guru PPPK, Bupati Ipuk Pesan Pembangunan Pendidikan di Banyuwangi

Ipuk ingin para tenaga pendidik memberikan yang terbaik bagi para siswa di Banyuwangi.

Baca Selengkapnya
Siswa SD di Tasikmalaya Belajar Lesehan Selama 10 Tahun
Siswa SD di Tasikmalaya Belajar Lesehan Selama 10 Tahun

Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak 2014, karena kursi dan meja sudah rapuh.

Baca Selengkapnya
Antisipasi Krisis Tenaga Pendidik, Anggota DPR Desak Menteri Nadiem Percepat Sertifikasi Guru
Antisipasi Krisis Tenaga Pendidik, Anggota DPR Desak Menteri Nadiem Percepat Sertifikasi Guru

Di akhir masa jabatan yang kurang dari empat bulan, Nadiem wajib melaksanakan Permendikbudristek No. 19/2024 secara maksimal.

Baca Selengkapnya
FOTO: Potret Guru di Palembang Kembali Mengajar Secara Online Gara-Gara Kabut Asap Karhutla
FOTO: Potret Guru di Palembang Kembali Mengajar Secara Online Gara-Gara Kabut Asap Karhutla

Guru dan murid sekolah di Palembang harus kembali menjalani pembelajaran jarak jauh gara-gara kabut asap karhutla yang tak kunjung teratasi.

Baca Selengkapnya
Krisis Populasi Jepang Bikin Sekolah-Sekolah Kekurangan Guru
Krisis Populasi Jepang Bikin Sekolah-Sekolah Kekurangan Guru

Sekolah-sekolah di bawah 43 pemerintah daerah kekurangan 2.397 guru hingga September.

Baca Selengkapnya
Jumlah Seleksi PPPK 2024 Belum Akomodir Guru Honorer
Jumlah Seleksi PPPK 2024 Belum Akomodir Guru Honorer

Tercatat, masih ada tenaga kerja honorer, di antaranya 700.000 guru honorer.

Baca Selengkapnya
Potret Miris Pendidikan, Siswa SD di Kampar Belajar di Ruang Bekas Kamar Mandi
Potret Miris Pendidikan, Siswa SD di Kampar Belajar di Ruang Bekas Kamar Mandi

Kondisi bangunan bekas WC itu tak layak pakai. Jauh dari standar sekolah seperti biasanya.

Baca Selengkapnya
Soroti Marketplace ala Kemendikbudristek, PAN Nilai Nasib Guru Honorer Bisa Terkatung-katung
Soroti Marketplace ala Kemendikbudristek, PAN Nilai Nasib Guru Honorer Bisa Terkatung-katung

jalur pertama bagi guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kategori P1 yang lama menunggu.

Baca Selengkapnya
460 Guru dan Nakes Banyuwangi Terima SK Jabatan Fungsional
460 Guru dan Nakes Banyuwangi Terima SK Jabatan Fungsional

Mereka adalah guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang lolos seleksi CPNS tahun 2019 dan 2020.

Baca Selengkapnya