Kekurangan PNS, 8.000 Pegawai Honorer di Tangsel Diminta Ikut Tes CPNS

Merdeka.com - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan, mencatat 8.000 pegawai honorer bekerja di 37 organisasi perangkat daerah (OPD). Angka ini lebih besar dari jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tangsel Apendi meminta para honorer mendaftar untuk menjadi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan ASN.

"Mereka itu sudah lama bekerja di sini, kita juga dibantu dalam pelayanan masyarakat, kita akan menyarankan untuk teman-teman honorer yang berusia di bawah 35 untuk mendaftar CPNS. Bagi usia teman-teman honorer yang di atas 35 bisa mendaftar (PPPK) sesuai ketentuan pemerintah pusat," ucap Apendi kepada wartawan, Kamis (23/1).

Menurut dia, saat ini jumlah pegawai berstatus ASN 4.800 orang. Hal itu karena rasio ASN Tangsel tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang harus terlayani.

"Rasionya dari 1,6 juta penduduk Tangsel itu minimal ada 13 ribu ASN, tapi di kita baru 4.800 ASN. Ini sangat terbantu dengan adanya honorer," terangnya.

Maka lanjut dia, keberadaan pegawai honorer yang dibutuhkan masing-masing OPD untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dan pelayanan pemerintahan di masyarakat sangat dibutuhkan.

"8.000 itu memang cukup banyak, tapi ini untuk menutupi jumlah ASN kita yang terbatas. Masing-masing OPD punya beban kerja tinggi dan membutuhkan tenaga," bebernya.

Diterangkan Apendi, dari ribuan tenaga honorer di Tangsel, banyak yang telah bekerja selama puluhan tahun, bahkan sejak sebelum Kota Tangsel berdiri.

"Kalau mereka sampai di-pemutusan hubungan kerja (PHK) begitu saja, ya repot juga. Makanya kita dorong mengikuti PPPK. Saya berdoa mudah-mudahan honorer ikut PPPK sesuai aturan," ucap dia.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany masih mencari cara memperjuangkan nasib pegawai honorer. "Pasti kita akan berjuang. Teman-teman di honorer juga harus tetap meningkatkan kompetensi, kemampuan dan profesionalitasnya dan tunjukkan walau honorer tidak kalah baiknya dengan ASN maupun PPPK," tegasnya.

Airin mengaku, terbatasnya jumlah pegawai ASN karena adanya penghentian sementara (moratorium) pengangkatan PNS sejak dia pertama kali menjabat Wali Kota.

"Tangsel merupakan daerah baru berusia 11 tahun, saya ingat persis pada saat menjadi wali kota Moratorium, tidak boleh ada penerimaan PNS, sehingga ada honorer yang membantu ASN untuk penyelenggaraan daerah otonomi baru," terang Airin.

Diakuinya, pegawai honorer masih sangat diperlukan tenaga, keringat dan pemikiran dalam membantu kinerja Pemerintahan kota Tangsel.

"Tangsel masih butuh pegawai (honorer), saya malah khawatir kalau ini malah dihilangkan. Meski juga ada solusi PPPK dan lainnya," terangnya.