Kelanjutan IKN Dinilai Tergantung Presiden Setelah Jokowi

Merdeka.com - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, gagasan pemindahan ibu kota negara (IKN) sudah ada pada era Presiden pertama Soekarno sampai Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tetapi, baru di Era Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa diwujudkan.

Menurutnya, kebijakan pemindahan Ibu Kota oleh Presiden Jokowi merupakan langkah yang berani untuk mewujudkan apa yang telah di gagas oleh Soekarno.

“Ide dan gagasan membangun IKN itu kan bagus ya mulai dari Presiden Soekarno, inilah suatu kebijakan berani yang positif dari Pak Jokowi, mewujudkan cita-cita bangsa kita ini, dari sejumlah masa presiden yang terdahulu itu terobosan yang baru,” katanya di Jakarta, Rabu (14/12).

Emrus mengungkapkan, Jokowi telah meletakan pondasi bagi pembangunan IKN, hal itu harus dilanjutkan oleh pemimpin atau presiden berikutnya. Pasalnya, pembangunan IKN membutuhkan waktu yang panjang.

“Sayangnya, sisa 2 tahun, oleh karena itulah maka sangat tergantung kepada presiden yang akan datang untuk melanjutkannya karena Pak Jokowi kan sudah habis jabatan sesuai dengan konstitusi,” jelasnya.

Menurutnya, adanya Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN menjadi landasan atau kepastian hukum untuk memindahkan lokasi Ibu Kota yang bernama Nusantara tersebut.

Untuk lebih memastikan proses pembangunan dan pemindahan IKN berjalan mulus, Emrus menyarankan, supaya pengganti Jokowi dari tokoh yang mempunyai visi dan misi yang sama terkait IKN.

Jika presiden terpilih yang berlawanan atau oposisi dengan pemerintahan sekarang, Emrus memprediksi IKN akan sulit diwujudkan.

“Kalau penggantinya itu bukan inline dengan Joko Widodo, saya berhipotesa, kecil kemungkinan untuk dilanjutkan dan bisa menjadi mangkrak. Kenapa? Kalau tidak inline dia akan tunjukkan dirinya dong siapa saya kan begitu, boleh saja nanti pemimpin yang akan datang yang tidak inline, maka dia bisa mengatakan kita alokasikan dana ke sektor lain,” terangnya.

Dia menambahkan, keberlangsungan IKN sangat tergantung siapa pemimpin atau presiden yang akan datang, jika satu nafas dengan Jokowi, Ermus optimis mimpi bangsa Indonesia memiliki Ibu Kota smart city, clean city dan green city akan terwujud.

“Itu wujud wajah kita, wujud bangsa Indonesia ke depan, oleh karena itu saya kira ini harus segera dilanjutkan,” tutupnya.

Sebelumnya, mayoritas publik setuju keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal itu terungkap dari survei Poltracking Indonesia yang dirilis pada Kamis (8/12).

Hasilnya, 58,3 persen setuju terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Jumlah itu terbagi dari yang menjawab Setuju 48,2 persen dan sangat setuju 10,1 persen.

Sedangkan 23,9 persen responden mengaku tak setuju dengan pembangunan IKN Nusantara. Terbagi dari tidak setuju 17,6 persen dan sangat tidak setuju 6,3 persen. 17,8 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tak menjawab.

"Publik yang mengatakan setuju 58,3 persen, gabungan sangat setuju dan setuju terhadap keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda saat menyampaikan rilisnya secara virtual, Kamis (8/12).

Dari 58,3 persen masyarakat yang setuju, terdapat enam harapan dari pembangunan IKN Nusantara. Pertama adalah membuka lapangan pekerjaan baru sebesar 24,3 persen. Selanjutnya, meningkatkan perekonomian Indonesia 16,3 persen dan pemerataan pembangunan 7,4 persen.

Selanjutnya adalah meningkatkan investasi nasional 5,8 persen, menjadikan ibu kota negara lebih kondusif 5,2 persen, dan pengembangan sumber daya manusia 3,2 persen. Sebanyak 37,8 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung pada tanggal 21-27 November 2022 Menggunakan metode multistage random sampling 1220 Responden margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.