Kelompok Buruh Janji Tak Demo pada May Day di Sumut

Merdeka.com - Sekitar 20 asosiasi buruh di Sumatera Utara (Sumut) menyatakan tidak akan menggelar demonstrasi turun ke jalan pada peringatan Hari Buruh atau May Day, 1 Mei mendatang. Mereka mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

Pernyataan tidak akan turun ke jalan ini disampaikan perwakilan asosiasi buruh kepada Gubernur Sumut (Sumut) Edy Rahmayadi dalam diskusi di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Jumat (24/4).

Asosiasi buruh yang hadir di antaranya pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Sekjen DPD KSPSI Semayang Duo Sumut, Serikat Pekerja Rumahan, serta asosiasi buruh lainnya.

"Tidaklah bijak andai kita melakukan unjuk rasa dalam kondisi seperti ini," kata Ketua DPD FSPTI KSPSI Sumut CP Nainggolan mewakili asosiasi buruh yang lain.

Edy Rahmayadi menyambut baik dan mengapresiasi dukungan para buruh dalam upaya penangan Covid-19 di Sumut, termasuk sikap untuk tidak akan melakukan unjuk rasa di Hari Buruh. Dia pun berjanji akan bertanggung jawab dalam permasalahan buruh yang terdampak pandemi ini.

"Saya selaku pimpinan di provinsi ini. Saya akan bertanggung jawab lahir dan batin. Pemerintah sudah tahu, makanya kita sudah melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Apa yang Anda sampaikan tadi, saya tidak mungkiri," ucap Edy.

Terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19, Edy memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Harianto Butarbutar untuk langsung terjun ke lapangan dan mengecek semua perusahaan di Sumut. Perusahaan yang mengambil kesempatan pada momen Covid-19 akan ditindak.

Sebelumnya, Gubernur Sumut juga telah menyampaikan Seruan Nomor: 184/TU/III/2020 terkait Penanganan Covid-19 di Sumut. Dia antara lain mengimbau kepada kalangan dunia usaha untuk memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pekerja instansi pemerintah dan swasta.

Bagi kalangan pekerja industri diminta untuk memberlakukan sistem bekerja bergiliran semaksimal mungkin, dengan tetap memberikan hak pekerja dan tidak sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penghentian kontrak.