Kelompok Kerja Pendukung Jokowi Minta Presiden Bersih-Bersih Kabinet

Merdeka.com - Teman seperjuangan dalam dunia politik dari Presiden Joko Widodo berkumpul pada Kamis (4/11) di bilangan Jakarta Selatan. Para peserta tersebut bersepakat menamakan diri mereka Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ).

KKPJ itu terdiri dari JOMAN, Seknas JOKOWI, BARA-JP, PROJO KAPT, ALMISBAT, RPJB, DUTA JOKOWI, RKIH, dan lainnya.

"Semuanya telah menemani Presiden Joko Widodo dalam menggalang kekuatan politik di akar rumput dan di media hampir satu dekade," tulis keterangan pertemuan tersebut yang diterima, Jumat (5/11).

Pertemuan itu dilatarbelakangi oleh kegelisahan melihat perkembangan situasi politik pemerintahan yang gamang dalam penanganan lanjutan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, soal Vaksin Berbayar.

Kemudian, isu perburuan rente di balik kebijakan tes PCR dalam moda transportasi publik hingga perilaku beberapa oknum menteri yang terlalu kentara ingin menjadi Capres/Cawapres di 2024.

Berikut ini adalah poin-poin diskusi dari pertemuan KKPJ:

1. KKPJ mengevaluasi perjalanan dua tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan penanganan pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun. Sebagai apresiasi atas berbagai keputusan pemerintahan yang berhasil bertahan dalam situasi resesi, KKPJ tetap bersemangat mendukung Presiden Jokowi terus membangkitkan Indonesia dari resesi dan pandemi.

2. Bagi KKPJ, adalah tugas bersama sebagai komponen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, efektif, dan membawa seluruh Rakyat Indonesia menuju kesejahteraan.

3. Dalam membaca konteks global saat ini, KKPJ mengapresiasi kepemimpinan Jokowi untuk memanfaatkan panggung internasional seperti G20 dan pertemuan iklim (COP Glasgow) dalam membawa solusi Indonesia untuk dunia.

4. Namun sebagai pendukung dan teman seperjuangan Presiden Jokowi dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju, KKPJ melihat bagaimana agenda perubahan 'dibajak' oleh kelompok kepentingan dalam kabinet pemerintahan yang nyata nyata bertentangan dengan Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi.

5. KKPJ sangat prihatin melihat begitu banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente, yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan memanfaatkan bencana pandemi global, bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan presiden Jokowi, memanipulasi dan membahayakan legacy yang sudah dibangun oleh presiden, hanya untuk tujuan mempersiapkan kepentingan sempit mereka.

6. Aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi terlalu besar untuk diabaikan. Mulai dari vaksin berbayar, Wajib RT-PCR, Bansos, Karantina dan lain lain, terseretnya anggota kabinet dalam kasus hukum bukan saja menampar reputasi Presiden Jokowi, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan dan pengingkaran terhadap cita-cita politik bersama. Kami memohon kepada Presiden untuk kembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju sebagai wujud Pengemban Amanat Rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019.

7. Oportunisme politik di dalam pemerintahan harus ditertibkan dan dibersihkan. Mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan, yang hanya akan mencoreng dan membahayakan "warisan" yang kelak akan ditinggalkan presiden Jokowi.

8. Karena itu, sebagai teman seperjuangan, sebagai pendukung loyal, kami mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan. Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang jelas telah membajak Visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah.

9. Kami memandang bahwa pembersihan pemerintahan sudah cukup mendesak dilakukan. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin harus fokus pada upaya keluar dari tekanan pandemi Covid 19 dan berkonsentrasi penuh untuk dapat memimpin ekonomi dunia pada tahun 2022 (G-20). Sebagai loyalis, KKPJ akan tetap bersama Presiden Jokowi sampai akhir jabatan kepresidenan 2024. Keyakinan KKPJ atas Jokowi dan agenda kebangsaannya akan tetap mewarnai perpolitikan nasional Indonesia.