Kelompok Warga Korban Banjir Jakarta Gugat Pemprov DKI ke PN Jakpus
Merdeka.com - Kelompok warga mengaku jadi korban banjir melayangkan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lebih kurang 700 orang akan bergabung dalam class action itu.
Ketua tim advokasi dari kelompok warga, Diarson Lubis, dari jumlah itu hanya 234 orang yang datanya sudah lengkap dan terverifikasi. Namun pendaftaran hanya diwakili lima orang korban banjir.
"Lima orang. Mewakili 5 wilayah kota di Provinsi DKI jakarta," kata Diarson saat dihubungi, Senin (13/1).
-
Siapa yang terdampak banjir Demak? Akibat peristiwa ini, sebanyak 4.000 rumah yang tersebar di lima desa serta area pertanian seluas 275 hektare terdampak banjir.
-
Siapa yang terdampak banjir lahar? 'Semua korban harus diterima dan diberikan perawatan. Soal biaya, nanti pemerintah daerah akan mencarikan solusi,' katanya dihubungi dari Padang, Minggu.
-
Siapa yang terdampak banjir di Cirebon timur? Salah satu yang terdampak adalah Kecamatan Waled yang menyebabkan air masuk ke permukiman warga.
-
Siapa yang terdampak banjir dan longsor di Pesisir Selatan? Data sementara hingga Senin (11/3), 21.000 keluarga (KK) terdampak dengan kerusakan rumah, fasilitas umum, lahan pertanian dan peternakan, yang ditimbulkan bencana itu.
-
Siapa yang terdampak banjir di Rumah Tigo Ruang? Salah satu warga di Rumah Tigo Ruang, Kecamatan Kuranji, Suci Ramadani mengatakan, air mulai masuk ke dalam rumah sekitar pukul 02.00 WIB.
-
Siapa yang terlibat dalam Tilik Warga? 'Untuk itu kami siap bekerja sama dengan pengurus Lentera Jiwa yang bertugas memberikan pelayanan kepada warga kami yang belum sembuh dari penyakit ini,' kata Sarju dikutip dari ANTARA.
Gugatan akan didaftarkan sore nanti pukul 15.00 WIB. "Karena ada satu hal teknis, jadi diundur," tandasnya.
Inisiasi gugatan terhadap Pemprov DKI telah dibuka satu minggu. Bagi warga yang ingin ikut serta dalam gugatan bisa mengirimkan pendaftaran ke surel banjirdki2020@gmail.com.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membahas antisipasi adanya potensi pengajuan gugatan perwakilan kelompok (class action lawsuit) terkait banjir pada 1 Januari 2020 oleh masyarakat.
"Tadi sudah dibahas gugatan (class action). Itu nanti biro hukum yang menjawab," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Juaini Yusuf di Balai Kota DKI, Senin (6/1).
Juaini menuturkan, potensi tersebut telah dibahas bersama dalam rapat antara gubernur bersama Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan nantinya diserahkan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah DKI Jakarta.
"Kalau kami di Dinas SDA kan teknisnya saja," ujar Juaini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta jumlah warga yang telah melapor pencatutan NIK berjumlah 253 orang.
Baca SelengkapnyaKPU Jateng Usulkan Pencoblosan Susulan pada 183 TPS di Karanganyar Demak karena Banjir
Baca SelengkapnyaIni sesuai keputusan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK tanggal 17 dan 22 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaWahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca SelengkapnyaBanjir di Kudus karena hujan lebat yang mengguyur sejak Sabtu (10/3) lalu.
Baca SelengkapnyaBanjir salah satunya disebabkan luapan Kali Pesanggrahan.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca Selengkapnya