Keluarga orang hilang nilai Prabowo tak layak jadi presiden
Merdeka.com - Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) kembali menyuarakan Letjen (Purn) Prabowo Subianto tidak layak sebagai sebagai presiden. Sebab, hasil penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM pada 2006 telah menyatakan mantan Danjen Kopassus itu diduga melakukan pelanggaran HAM berat atas kasus penculikan 1997-1998.
"Komnas HAM berdasarkan usahanya dalam pencarian data dan fakta tahun 2005 sampai 2006 menyebutkan Prabowo harus dimintai pertanggungjawaban di Pengadilan HAM Ad Hoc. DKP (Dewan Kehormatan Perwira) juga secara eksplisit yang dokumennya kita dapat menyebutkan Prabowo dipecat karena menculik aktivis," kata Ketua IKOHI, Mugiyanto.
Hal itu dikatakan Mugiyanto dalam di sela peringatan Hari Konvensi Internasional Antipenghilangan Orang Secara Paksa di Gedung Trisula Preswari, Jakarta Pusat, Selasa (24/6)
-
Mengapa Prabowo dituduh melakukan kudeta? Prabowo mengaku kerap dituduh ingin mengkudeta saat dulu aktif menjadi tentara, namun hal itu ia tidak lakukan.
-
Kenapa ketua KPPS dibacok? Pemicunya karena saat pencoblosan siang harinya pelaku kesal istrinya yang hamil meminta didahulukan mencoblos tetapi tidak digubris korban. OS tetap menyuruh istri pelaku mencoblos sesuai antrean.
-
Siapa yang dipecat oleh PDIP? PDIP telah memecat Cinta Mega usai ketahuan diduga main judi slot Politikus PDIP Cinta Mega akhirnya dipecat oleh partai, usai ketahuan diduga bermain judi online slot saat rapat paripurna bulan lalu.
-
Kenapa Prabowo bisa menganulir capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
-
Siapa yang minta Prabowo-Gibran didiskualifikasi? Selain itu, kubu Ganjar-Mahfud juga meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres 2024.
-
Siapa yang operasi Prabowo? Tim dokter itu diketuai oleh Brigjen TNI Purn dr Robert Hutauruk.
Atas kasus dugaan penculikan itu, kata Mugiyanto, Prabowo tidak layak menjadi presiden. "Bukti, alasan, politik, legal, moral, hukum, dia tidak punya hak untuk menjadi pejabat publik apalagi jadi presiden," kata Mugiyanto.
"Kan ini ada pesan berbahaya, artinya menculik dan menghilangkan orang itu boleh bahkan kalau perlu pelakunya kita jadikan presiden, ini kan berbahaya," ujar Mugiyanto yang juga menjadi korban penculikan pada 1998 ini.
Mugiyanto menjelaskan, dalam UU 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, penculikan paksa masuk dalam kategori pelanggaran HAM. "Masuk dalam kejahatan kemanusiaan, bagaimana mungkin orang demikian bisa menjadi presiden," ujar dia.
Seperti diketahui, sejumlah aktivis pro-demokrasi dihilangkan paksa oleh alat-alat negara menjelang pelaksanaan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998.
Selama periode itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat 23 orang telah dihilangkan. Dari jumlah itu, satu orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini.
Mereka yang belum kembali adalah Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin dan Abdun Nasser. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budiman mengaku legowo menghadapi pemecatan tersebut.
Baca SelengkapnyaMardiono mengibaratkan hal itu sebagai seorang yang mencuri sendal saat salat Jumat.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, PDIP mencintai Jokowi dan keluarganya sampai memberikan privilese yang besar.
Baca SelengkapnyaAktivis '98 Benny Ramdhani menyebut, putusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sudah jelas menyatakan bahwa Prabowo Subianto terlibat dalam penculikan aktivis '98.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Budiman melakukan kesalahan berat dengan mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Baca SelengkapnyaPemecatan buntut Budiman mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKontraS menilai adanya muatan politik dalam pemberian pangkat terhadap Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDwi menyatakan mundur dari proses pencalegan di PSI dan fokus memenangkan Ganjar Pranowo melalui kelompok sukarelawan Ganjarian Spartan.
Baca SelengkapnyaPDIP memberikan peringatan keras kepada Budiman Sudjatmiko usai mendukung Prabowo.
Baca SelengkapnyaBudiman merupakan aktivis yang sempat dipenjara belasan tahun di orde baru.
Baca SelengkapnyaDalam konteks HAM, yang menjadi pijakan dijelaskannya yakni yang pertama memori kolektif korban dan kedua adanya kesamaan kronologis peristiwa.
Baca SelengkapnyaMajelis Pertimbangan PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk memecat kader PPP yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya