Keluh kesah Kapolri soal dana pengamanan Pemilu Rp 1,6 triliun

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Sutarman menuangkan unek-uneknya soal dana pengamanan Pemilu 2014 jauh dari harapan. Pemerintah hanya mencairkan dana Rp 1,6 triliun, dari Rp 3,5 triliun yang diminta Korps Bhayangkara.

Sutarman menjelaskan dana itu sebesar itu akan digunakan ke tiap-tiap anggota di daerah. Nantinya personel kepolisian dari tingkat polsek akan ditempatkan di tempat pemungutan suara.

Menurut mantan Kabareskrim itu, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Mengingat jadwal pemilu yang sudah di depan mata.

"Dari enam kali bersurat, dibalasnya ditetapkan anggaran Rp 1 T. Sudah diputuskan diambil dari anggaran BA 999 yang dimasukkan menjadi Dipa Polri Anggaran 060 Polri," kata Sutarman .

Berikut keluh kesah Sutarman soal minimnya dana pengamanan Pemilu:

Minta Rp 3,5 T dikasih Rp 1,6 T

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Jenderal Sutarman mengadukan soal anggaran pengamanan pemilu. Pihaknya merasa was-was karena anggaran Rp 1,6 triliun untuk pengamanan pemilu dirasa masih kurang.Menurut Sutarman , dirinya sudah menerima dana pengamanan Rp 1 triliun untuk Pemilu 2014. Namun untuk Rp 600 miliar sisanya, dia mengaku belum tahu kapan akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan."Semoga anggaran cepat masuk DIPA, kita lebih tenang," ujar Sutarman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1).

Baru dicairkan Rp 1 triliun

Pengamanan Pemilu 2014 memakan dana besar. Kepolisian Republik Indonesia baru dapat dana pengamanan Pemilu Rp 1 triliun."Sudah turun Rp 1 T itu sementara yang diberikan negara. Polri diberikan negara seberapa pun siap mengamankan pemilu 2014," jelas Kapolri Jenderal Sutarman di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/1).Sementara itu Sutarman mengatakan Polri telah memetakan kerawanan pemilu di Indonesia. Termasuk mengantisipasi kerusuhan di dalam tahapan pemilu."Seluruh tahapan itu sudah kita petakan kerawanannya dan seluruhnya sudah disiapkan petugas keamanannya sudah dilatihkan sampai saya mintakan latihan ulang sampai latihan kontigensi,"sambung dia.

Rp 600 M pakai dana internal

Pemerintah baru mencairkan dana Rp 1 triliun untuk pengamanan pemilu, masih tersisa Rp 600 miliar. Jika terpaksa Polri akan memakai dana internal Polri untuk menutup kekurangan."Sehingga program yang Rp 600 miliar itu bila negara tidak ada. Kita kita gunakan anggaran kita," kata Jenderal Sutarman .Langkah itu, menurut Sutarman , tentu ada konsekuensi yang harus dibayar. Salah satunya dengan menghentikan program Polri."Kita akan ambil dari anggaran kita dengan menghentikan program lainnya. Merevisi Dipa, Polri kan punya anggaran Rp 44 triliun, mungkin yang Rp 600 miliar itu diambil dari mana, kita alihkan dan kita revisi dipanya," tuturnya.

Rp 1,6 trilun sangat minim

Polri meminta kepada pemerintah untuk anggaran pengamanan pemilu senilai Rp 3,5 triliun. Namun hanya tinggal sekitar 2 bulan, pemerintah belum mencairkan seluruh dana kepada Polri.Sutarman menjelaskan, dirinya sudah enam kali mengirimkan surat permintaan pencairan dana ke Kementerian Keuangan. Sutarman mengaku tak masalah jika memang anggaran Rp 3,5 triliun tidak diberikan oleh Kementerian Keuangan."Sudah Rp 1 T tetapi kita tetap akan berupaya karena itu kurang, minimalnya adalah Rp 1,6 T. Itu pun sangat minimal," ujar Sutarman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1).Dia menjelaskan, dana turun minimum hingga Rp 1,6 T, nantinya Linmas dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kemudian untuk Linmas, kita sudah koordinasi dengan KPU bahwa linmas akan dibiayai oleh KPU," imbuhnya.

Rp 1,6 trilun tak cukup amankan Pemilu

Dia menjelaskan, awalnya Polri meminta agar dana pengamanan pemilu capai Rp 3,5 triliun. Namun sayang, hal itu sampai sekarang tidak terakomodir bahkan hanya Rp 1 triliun yang baru terealisasi.Jenderal Sutarman dengan tegas menyatakan dana Rp 1,6 triliun belum cukup untuk? pengamanan Pemilu. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk mengamankan ratusan ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) diseluruh wilayah Indonesia."Rp 3,5 triliun, namun pemerintah baru mengalokasikan Rp 1 triliun, belum mengakomodir pengamanan Pemilu 2014," kata dia.Dia juga sudah membuat sejumlah program agar anak buahnya dapat mencegah terjadinya kericuhan saat pemilu."Operasi Mantap Brata 2014 selama 224 hari dengan mengedepankan preventif didukung kegiatan intelijen dan penegakan hukum serta rehabilitasi agar kegiatan tahapan inti pemilu terselenggara aman, tertib dan lancar," pungkasnya. (mdk/did)