Keluhan PKL tidak bisa berdagang di zona merah Bandung

Merdeka.com - Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan zona merah galau pasca penertiban yang dilakukan oleh Pemkot Bandung. Apalagi ditambah dengan adanya pemberlakuan denda Rp 1 juta bagi yang kedapatan bertransaksi.

Hal itu dialami Memed (50) PKL di Jalan Kepatihan, Bandung. Selama 26 tahun ia berdagang di kawasan tersebut. Sebelum benar-benar denda Rp 1 juta diberlakukan, meski sudah ditertibkan ia masih bisa berjualan secara kucing-kucingan.

Ia menjajakan berbagai macam jenis sandal. "Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, semua pembeli juga takut kalau mau beli, akhirnya saya putuskan juga untuk tidak lagi berjualan," katanya di lokasi, Senin (3/2).

Kini Memed pun kembali menarik becak. Alasan dia menarik becak karena berjualan di tempat yang sudah disediakan Pemkot Bandung yakni Gede Bage kurang menguntungkan. "Kalau di Gede Bage mau laku gimana, jauh orang ke sananya juga," terangnya.

Dia berharap Pemkot Bandung bisa mempertimbangkan tempat yang tidak jauh dari sebelumnya. "Kalau bisa di Palaguuna, atau di basement Kepatihan, kan orang nyarinya tidak bingung," ungkap dia.

Pemberlakuan denda Rp 1 juta dilakukan Pemkot Bandung karena sudah termaktub dalam Perda nomor 04 tahun 2011. Denda tersebut terimplementasi dari pasal 24 ayat 1 dan 2 bahwa masyarakat dilarang melakukan transaksi jual beli di PKL yang ada di di zona merah, yaitu Jalan Kepatihan, Jalan Dalem Kaum, Kawasan Alun-alun Bandung, dan Jalan Merdeka (Bandung Indah Plaza).

Dasar hukum perda tersebut adalah Undang-undang Nomor 32/2004 tentang peraturan daerah ayat 1 2 3, bahwa Satpol PP diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan penegakan hukum (yudisial) tindak pidana ringan dan atau non yudisial yakni biaya paksa.