Kembali Jadi Hakim Konstitusi, Aswanto Janji Profesional Tangani Sengketa Pemilu
Merdeka.com - Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto mengaku siap menangani kasus sengketa Pemilu 2019 secara profesional. Hal itu, dia katakan setelah DPR mengesahkan namanya dan Wahiduddin Adams menjadi Hakim Konstitusi periode 2019-2024 pada Selasa (19/3).
"InsyaAllah kami punya komitmen bahwa kami akan menangani sengketa Pemilu yang Pileg dan Pilpres secara profesional," kata Aswanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).
Aswanto dan Wahiduddin adalah dua petahana hakim yang dipilih lagi oleh DPR untuk menjadi Hakim Konstitusi. Mereka dipilih dari 11 calon melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Siapa yang perlu diperbaiki? 'Ada kemungkinan beberapa pemain yang tidak menunjukkan perkembangan akan digantikan oleh pemain lain. Terlebih lagi, dalam turnamen ini, ada tiga pemain yang tidak dapat ikut serta, yaitu Jens Raven, Welber Jardim, dan Kafiatur Rizky,' jelas Akmal.
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
-
Bagaimana Menkumham ingin jajarannya menargetkan tahun depan? Dalam menyusun target ke depan, Yasonna mengingatkan agar menetapkan target tinggi dan maksimal. 'Jangan malah membuat target medioker, sehingga ketika target sudah tercapai, kita merasa puas,' tegasnya.
-
Bagaimana Ganjar Pranowo akan memperbaiki hukum di Indonesia? Mulai dari, memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengembalikan khitah KPK yang bebas intervensi, hingga memastikan penempatan personil-personil penting dalam jabatan di bidang hukum tersaring.
Karena sudah resmi terpilih, Aswanto juga akan melakukan evaluasi dari kepemimpinannya terdahulu. Menurut dia, segala kekurangan akan diperbaiki di periode kali ini.
"Secara internal kami juga akan mengevaluasi dan apa yang merupakan kekurangan-kekurangan pada periode pertama kami selama lima tahun insyaAllah di periode kedua kami bisa diperbaiki dan hal-hal yang sifatnya kurang akan kami tingkatkan," ungkapnya.
Sedangkan terkait pencegahan praktik suap, Aswanto akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan. Terutama dalam penanganan kasus sengketa pemilu dan semacamnya.
"MK dari awal sudah mengundang kawan-kawan dari KPK untuk masuk mendampingi kita terutama dalam kaitannya dengan penanganan sengketa Pilkada, yang lalu sengketa Pileg dan Pilpres," ujarnya.
Dia menambahkan, praktik suap bisa dihilangkan jika para hakim bisa bersikap profesional dan memiliki komitmen yang kuat untuk menghindari praktik tersebut.
"Dan tentu kami berharap doa dan bantuan teman-teman media agar kami terhindar dari hal-hal yang sifatnya koruptif suap atau apa, tentu dari pengawasan dan bantuan teman-teman semua termasuk media kami bisa lebih bekerja secara profesional," ucapnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies berharap semua masalah nampak di Pemilu 2024 bisa dikoreksi dengan sungguh-sungguh melalui gugatan ke MK tersebut.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo memastikan tidak alergi terhadap kritik demi membangun MK yang lebih baik.
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto mengaku bersemangat melawan dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRidwan Mansyur memastikan siap menyelesaikan perkara-perkara terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024, usai resmi menjabat sebagai hakim MK.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN merespons pernyataan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo soal pemimpin pengganti Presiden Jokowi harus melanjutkan
Baca SelengkapnyaDemokrasi yang baik lahir dari proses Pemilu yang jujur dan bersih.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo menggantikan Anwar Usman yang dipecat dari jabatan Ketua MK akibat melakukan pelanggaran etik berat terkait putusan batas usia capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi pemilihan Ketua KPU yang baru, jelang Pilkada serentak 2024
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaSebelumnya Kapolri mengatakan kriteria pemimpin selanjutnya harus mampu meneruskan estafet kepemimpinan Jokowi
Baca SelengkapnyaSuhartoyo langsung membuat gebrakan dengan berencana mempermanenkan MKMK.
Baca Selengkapnya