Kembali mangkir, KPK jadwal ulang pemanggilan ajudan Setya Novanto

Merdeka.com - Ajudan tersangka korupsi megaproyek e-KTP Setya Novanto, Reza Pahlevi mangkir saat dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Reza dipanggil hari ini untuk tersangka mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi dalam kaitan dugaan sengaja mencegah, menghalangi proses penyidikan kasus megaproyek e-KTP.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait pemeriksaan Reza. Kata Febri, pihaknya akan menjadwalkan ulang pemanggilan Reza. Reza juga sebelumnya dijadwalkan diperiksa pada 10 Januari lalu.

"Telah dilakukan koordinasi dengan Kadiv Propam, waktu dan tempat pemeriksaan akan dijadwal ulang oleh penyidik," kata Febri ketika dikonfirmasi, Senin (15/1).

Febri menjelaskan sebelumnya pihaknya sudah memberikan surat kepada pihak kepolisian. Dia juga menjelaskan penjelasan Reza kepada penyidik sangat dibutuhkan dalam kasus tersebut.

"Dukungan terhadap penanganan perkara ini dibutuhkan karena Reza adalah anggota Polri dan keterangannya diperlukan penyidik dalam kasus ini," kata Febri.

Untuk diketahui, Reza juga telah dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak 8 Desember 2017 untuk penyidikan kasus tersebut.

Reza juga diketahui ikut dalam mobil saat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa Setya Novanto pada 16 November 2017.

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukkan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Keduanya pun telah resmi ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta.