Kemelut Bantargebang, DPRD Bekasi minta Ahok tak banyak bicara

Merdeka.com - Perseteruan terjadi antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok, dengan DPRD Kota Bekasi. Sebabnya, Jakarta dinilai melanggar nota kesepahaman soal pembuangan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi.

Ariyanto mengatakan, lembaganya meminta penjelasan tentang beberapa pelanggaran terjadi dalam nota kesepahaman itu, terkait pembuangan sampah di TPST Bantargebang. Pelanggaran dimaksud adalah jalur dan jam operasional truk sampah, sumur pantau di sekitar TPST Bantargebang, dan pelanggaran lainnya. Namun, Ahok langsung menanggapinya dengan pernyataan keras.

"Ahok enggak usah banyak omong," kata ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, Kamis (22/10).

Menanggapi permintaan DPRD Bekasi, Ahok malah geram. Dia bahkan menantang mereka menutup Bantargebang, dan DKI bakal membalas dengan melarang orang Bekasi mencari uang di Jakarta.

"Lu kasih tahu anggota DPRD yang sombong di Bekasi, kasih tahu dia, suruh dia tutup. Aku mau tahu Jakarta jadi apa? Dan orang Bekasi enggak boleh kerja di Jakarta. Kanak-kanakan banget gitu loh," kata Ahok dengan wajah memerah di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Dia menambahkan, isi kerja sama itu merupakan niat baik untuk membenahi sampah yang ada di Jakarta. Tak hanya itu, semua biaya dan tanggung jawab pengelolaan akan ditanggung sepenuhnya Pemprov DKI.

"Kita ini satu tempat, makanya saya sudah bilang Jakarta itu kita perluas, perluas dalam arti kata saya tanggung jawab, biaya yang dikeluarkan buat Anda. Bukan sok-sokan DPRD begitu. Sombong banget baru anggota DPRD. DPRD juga enggak pernah mayoritas sekarang, DPRD yang mana? Jadi jangan terlalu sombong jadi DPRD Bekasi saja oknumnya sombong banget. Kita sama Wali Kota hubungan baik kok," pungkas Ahok.