Kemen PPPA Waspadai KDRT Selama Pandemi Covid-19

Merdeka.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan perhatian serius terhadap kemungkinan adanya kasus KDRT yang tidak terungkap sejak pandemi virus Corona atau Covid-19 selama Work From Home (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, hal ini bisa diakibatkan oleh hilangnya akses korban KDRT untuk melaporkan kekerasan yang dialami.

"Jika dilihat dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada 29 Februari-10 Juni 2020 terdapat 787 kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan 523 kasus KDRT. Jumlah kasus ini menurun pada periode 1 Januari-28 Februari 2020 yaitu 1.237 kasus KtP dan 769 KDRT," kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Vennetia R. Danes, di Jakarta, Sabtu (13/6).

Dia mengungkapkan, meskipun jumlah kasus KtP dan KDRT menurun, namun hal ini justru menjadi perhatian besar Kemen PPPA. Sebab, karena dikhawatirkan korban KtP dan KDRT kehilangan akses untuk melaporkan ditambah lagi jika pusat penyedia layanan belum bisa berfungsi secara optimal.

"Kondisi ini yang berpotensi menyebabkan laju pertambahan kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan KDRT mengalami perlambatan, dari rata-rata 21 kasus KtP per hari sebelum Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana (PPSKTDB) menjadi rata-rata 8 kasus per hari sesudah PPSKTDB. Adapun kasus KDRT dari rata-rata 13 kasus per hari sebelum PPSKTDB, turun menjadi rata-rata 5 kasus per hari sesudah PPSKTDB," ungkapnya.

Lebih lanjut, Vennetia menuturkan, meskipun laju pertambahan kasus KDRT mengalami perlambatan sampai 37 persen dan selisih jumlah kasus mencapai 50 persen setelah memasuki PPSKTDB dibanding tahun sebelumnya, situasi ini belum dapat dikatakan menggembirakan. Justru, lanjutnya, diduga tingkat KDRT masih sama banyaknya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Menindaklanjuti masalah tersebut, Kemen PPPA melakukan Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanganan Kasus KDRT dalam situasi ini bagi Dinas PPPA, dan lembaga penyedia layanan yang diharapkan dapat lebih pro aktif menjemput bola untuk mendapatkan laporan.

Adapun lembaga penyedia layanan dimaksud, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di seluruh Indonesia.

"Kemen PPPA terus berupaya memastikan hak-hak dasar perempuan dan anak selama masa pandemi dapat terpenuhi, di antaranya dengan menginisiasi Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (BERJARAK) dengan 10 Aksi, melakukan optimalisasi Layanan Psikologi Sehat Jiwa (SEJIWA), membuat Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di masa pandemi Covid-19, memberian pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak, serta melakukan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai jenis poster pencegahan penularan Covid-19 yang disebar hingga ke tingkat desa," tutup Vennetia.