Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenag Alokasikan Anggaran Rp55,85 T untuk Program Pendidikan

Kemenag Alokasikan Anggaran Rp55,85 T untuk Program Pendidikan Menag Yaqut Cholil Qoumas. ©Antara/HO - Kemenag

Merdeka.com - Kementerian Agama mengalokasikan anggaran sebesar Rp55,85 triliun atau sekitar 84,05 persen dari total pagu anggaran 2022 yang mencapai Rp66,45 triliun untuk fungsi pendidikan. Menag Yaqut mengatakan anggaran fungsi pendidikan itu digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemenag yang terkait dengan pendidikan agama.

"Untuk tugas dan fungsi Kemenag yang terkait dengan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, serta relevansi kebutuhan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat daya saing lembaga pendidikan tinggi keagamaan," ujar Menag Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI dilansir Antara, Kamis (2/9).

Sementara sisanya sebesar Rp10,59 triliun atau 15,95 persen digunakan untuk fungsi agama. Anggaran itu digunakan untuk peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah/ritual dan sosial, penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

Orang lain juga bertanya?

Kemudian, peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan serta kegiatan dukungan manajemen penelitian pendidikan, pelatihan, dan pengawasan fungsi agama.

Ia menjelaskan pagu anggaran itu berasal dari sejumlah sumber pendanaan seperti rupiah murni, rupiah murni pendamping, penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, pinjaman luar negeri, dan surat berharga syariah negara (SBSN).

"Sumber dana terbesar yang digunakan untuk membiayai layanan agama dan pendidikan agama oleh Kemenag bersumber pada rupiah murni sebesar Rp58,67 triliun atau sekitar 88,30 persen dari total pagu anggaran 2022," kata dia.

Khusus untuk sumber dana dari SBSN yang mencapai Rp2,83 triliun digunakan untuk pembiayaan pembangunan balai nikah dan manasik haji, revitalisasi dan pengembangan asrama haji, pengembangan pusat layanan haji terpadu kabupaten/kota, dan peningkatan kualitas sarana-prasarana madrasah negeri serta perguruan tinggi keagamaan negeri.

Selain itu, Menag juga menyampaikan tujuh program prioritas agama 2021-2024. Pertama penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, Cyber Islamic University, Kemandirian Pesantren, Religiousity Index, dan tahun toleransi.

"Beberapa kegiatan persiapan dan pendukung untuk mendukung program prioritas ini telah dilaksanakan pada 2021 melalui anggaran yang terdapat pada Dipa 2021, baik yang sudah teralokasikan sebelumnya pada unit-unit eselon 1 maupun yang diperoleh dari realokasi belanja tahun anggaran 2021," kata dia.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenag 2025 Rp79 Triliun di Tengah Polemik Penyelenggaraan Haji
DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenag 2025 Rp79 Triliun di Tengah Polemik Penyelenggaraan Haji

Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Kemenag Segera Dirikan Sekolah Menengah Katolik Negeri
Kemenag Segera Dirikan Sekolah Menengah Katolik Negeri

Yaqut menargetkan rencana tersebut dapat direalisasikan dalam beberapa tahun mendatang.

Baca Selengkapnya
Menag Yaqut soal Hardiknas 2024: Merdeka Belajar Memanusiakan Manusia, Dukung untuk Dilanjutkan
Menag Yaqut soal Hardiknas 2024: Merdeka Belajar Memanusiakan Manusia, Dukung untuk Dilanjutkan

Menag Yaqut soal Hardiknas 2024: Merdeka Belajar Memanusiakan Manusia, Dukung untuk Dilanjutkan

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Naikkan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di 2025
Kemenkeu Naikkan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di 2025

Anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun.

Baca Selengkapnya
Dapat Alokasi Anggaran Rp83,18 Triliun, Kemendikbud Ajukan Tambahan Rp26 Triliun untuk Tahun 2025
Dapat Alokasi Anggaran Rp83,18 Triliun, Kemendikbud Ajukan Tambahan Rp26 Triliun untuk Tahun 2025

Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.

Baca Selengkapnya
Gandeng Penghulu hingga Tokoh Agama, Begini Strategi Kemenag Dukung Program Prioritas Pemerintah
Gandeng Penghulu hingga Tokoh Agama, Begini Strategi Kemenag Dukung Program Prioritas Pemerintah

Kementerian Agama ikut ambil bagian dalam realisasi program pemerintah pusat seperti penurunan angka stunting.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mendikbud Nadiem Curhat Anggaran Turun, Ajukan ke DPR Tambahan Biaya Triliunan
VIDEO: Mendikbud Nadiem Curhat Anggaran Turun, Ajukan ke DPR Tambahan Biaya Triliunan

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Siapkan Belanja Negara Rp3.613 Triliun di 2025, Berapa Buat IKN dan Program Makan Bergizi Gratis?
Presiden Jokowi Siapkan Belanja Negara Rp3.613 Triliun di 2025, Berapa Buat IKN dan Program Makan Bergizi Gratis?

Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Beri Tugas Khusus Menag: Cek Ustaz, Kurikulum hingga Alumni Ponpes Al-Zaytun
Menko PMK Beri Tugas Khusus Menag: Cek Ustaz, Kurikulum hingga Alumni Ponpes Al-Zaytun

Tugas khusus itu diberikan kepada Menag guna mengecek dugaan penyimpangan dilakukan ponpes Al-Zaytun

Baca Selengkapnya
Cegah Banyak Anak Tak Sekolah, Kemendikbudristek Siapkan Anggaran Rp199,95 Miliar
Cegah Banyak Anak Tak Sekolah, Kemendikbudristek Siapkan Anggaran Rp199,95 Miliar

Anggaran tersebut masuk dalam kegiatan Penyediaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang pada tahun depan akan menyasar 552 anak.

Baca Selengkapnya
Tahun 2024, Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Naik jadi Rp857,6 Triliun
Tahun 2024, Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Naik jadi Rp857,6 Triliun

Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.

Baca Selengkapnya