Kemenag usulkan negara ASEAN saling koordinasi soal kuota haji
Merdeka.com - Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Mochammad Jasin mengusulkan ada kerjasama dan koordinasi antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam hal kuota haji. Wacana ini dia nyatakan agar tidak ada lagi kasus WNI yang tersandung kasus hukum lantaran berangkat haji secara ilegal melalui negara lain.
"ASEAN itu kan ada forum ada kerjasama di bidang budaya, nanti masalah agama itu kan bisa masuk ke budaya jadi negara-negara yang punya sisa kuota yang banyak yang tidak bisa dipenuhi itu bisa saja dipakai oleh mitranya. Misalnya, Filipina masih sisa berapa ribu kuota diserahkan ke Indonesia," ujar Jasin di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menghadiri survei integritas, Selasa (23/8).
Menurut Jasin, adanya koordinasi dengan negara-negara ASEAN akan berdampak pula terhadap waktu tunggu keberangkatan para calon haji. Karena negara yang memiliki sisa kuota haji bisa digunakan oleh negara yang masih kurang kuota.
-
Bagaimana komposisi kuota haji reguler dan khusus? Komposisi itu dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan jemaah haji. Selain itu, untuk kapasitas asrama yang menampung juga belum memadai jika diberatkan ke jemaah haji reguler.
-
Berapa total kuota haji 2024? Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan besaran kouta haji untuk Indonesia sebesar 20 ribu.
-
Kapan perubahan komposisi kuota haji diumumkan? Hal ini disampaikan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI, pada Rabu (13/3).
-
Apa tugas Kemenag selain mengurus haji? Selain penyelenggaraan haji dan umrah, Kemenag RI juga bertugas dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu.
-
Siapa yang mengumumkan kuota haji 2024? Hal ini disampaikan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI, pada Rabu (13/3).
-
Apa tugas Kemenhan RI? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dia juga optimis setelah terkuaknya kasus 177 WNI calon haji itu tidak terpengaruh dengan musim haji tahun ini. Terlebih lagi dia menilai kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat yang hendak ingin berhaji untuk tidak tergiur iming-iming biro perjalanan dalam mempercepat keberangkatan.
"Dengan adanya kejadian 177 (WNI calin haji) endak lah nanti kan kita kerjasama erat ke penegak hukum dengan kementerian, hubungan diplomasi dengan Kemenlu semakin ketat memagari apabila ini tidak sah ini masih berlanjut kan lebih baik dikemas dengan yang sah. Dirapatkanlah nanti di ASEAN country itu membahas tentang adanya kemungkinan kemungkinan saling mengisi," beber Jasmin.
Diketahui sebelumnya, Kemenlu melansir berdasarkan keterangan dari tim KBRI Manila, mengidentifikasi WNI yang saat ini ditahan di Detensi Imigrasi Camp Bagong Diwa Bicutan, Manila, Filipina, berjumlah 177 orang yang terdiri dari 100 orang perempuan dan 77 laki-laki.
Sementara Kabag Humas Pemkab Nunukan Ilham Zain menyebut tercatat 14 WNI asal Nunukan yang tercatat tinggal di Sebatik, yang berangkat haji melalui Filipina. Keberangkatan haji WNI melalui Filipina itu bukan hal baru, melainkan sudah berjalan 3 tahun ini, menggunakan jasa agen dari luar Nunukan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal tersebut dia sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR
Baca SelengkapnyaKemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.
Baca SelengkapnyaKementerian Agama tengah menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan pansus hak angket.
Baca SelengkapnyaPansus Haji menilai dalam pembagian kuota haji tambahan Tahun 1445 H/2024 M, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan
Baca SelengkapnyaTambahan 10.000 kuota haji ini sama dengan 4,5 persen dari 221.000 kuota haji reguler nasional.
Baca SelengkapnyaPansus Angket Haji DPR sebelumnya menyidak kantor Kemenag Bogor untuk menyelidiki tambahan 10.000 kuota haji reguler tidak merata di beberapa daerah.
Baca SelengkapnyaIndonesia berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan.
Baca SelengkapnyaDirjen Hilman telah menyampaikan bahwa Kemenag memutuskan alokasi kuota tambahan menjadi 50 persen banding 50 persen.
Baca SelengkapnyaKebijakan pembagian kuota tidak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama.
Baca SelengkapnyaKTT ASEAN menjadi forum penting yang mana para pemimpin negara anggota berkumpul untuk membahas berbagai macam isu.
Baca SelengkapnyaKomposisi itu dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan jemaah haji.
Baca SelengkapnyaKuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 221.000 orang, kemudian mendapatkan tambahan 20.000.
Baca Selengkapnya