Kemendagri akan batalkan 970 Perda yang hambat investasi
Merdeka.com - Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya akan segera membatalkan ratusan Permendagri dan Perda, yang dianggap menghambat perizinan investasi dan bertentangan dengan undang-undang di atasnya.
"Kemendagri akan membatalkan 270 Permendagri dan 970 Perda, yang menghambat investasi perizinan dan lain sebagainya," ujar Tjahjo pada acara Musrenbangnas 2016, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (20/4).
"Kemudian ada sekitar 3.226 Perda yang bertentangan dengan Undang-undang di atasnya, yang juga dikategorikan menghambat investasi dan perizinan," katanya menambahkan.
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
-
Apa yang dimusnahkan Kemendag? 'Merespons maraknya peredaran barang dilarang, importasi sesuai ketentuan Permendag 40 tahun 2022 dan seterusnya, saya memimpin langsung pemusnahan sebanyak Rp 174,81 miliar barang-barang yang kita anggap ilegal. Termasuk pakaian bekas dan minuman-minuman yang tak berizin,' kata Mendag.
-
Kenapa Kemendag revisi Permendag? Terdapat beberapa evaluasi terhadap peraturan sebelumnya berdasarkan masukan dari pelaku usaha maupun kementerian dan lembaga teknis terkait. Oleh karena itu, Kemendag membuat sejumlah perubahan agar peraturan di bidang ekspor dapat lebih implementatif.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Apa yang dihapuskan Pertamina? Mulai 1 September 2024 Pertalite tidak akan dijual lagi di SPBU Pertamina.Wacana soal bensin paling murah ini memang sudah mulai ramai sejak bulan lalu, mulai dari rencana dihapus sampai dibatasi.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
Hal ini menurut Tjahjo merupakan bagian dari arahan Presiden Jokowi, agar tata kelola yang terbangun dari pusat ke daerah menjadi lebih efektif dan efisien lagi ke depannya.
"Sebagaimana arahan presiden dalam jangka pendek, agar bagaimana membangun tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif dan efisien, taat hukum, percepatan birokrasi, reformasi, dan memperkuat otonomi daerah," ujarnya.
Tjahjo memprediksi, proses pembatalan ratusan Permendagri dan Perda itu akan diselesaikan pihaknya pada awal Juni mendatang. Sebab, banyak gubernur dan walikota yang sudah teramat bingung dengan tumpah tindihnya regulasi di daerah masing-masing.
"Kami juga ingin berbagi, dan Undang-undang ini akan dibahas dengan DPR karena mengganggu jalannya pemerintahan dan sistem presidensil," ujar Tjahjo.
"Maka saya mohon maaf, jika ada sejumlah proses di tataran kabupaten atau wilayah yang terganggu akibat adanya perubahan-perubahan ini," pungkasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Satgas dapat memutuskan pencabutan izin usaha tambang dengan rekomendasi yang telah disepakati.
Baca SelengkapnyaDi masa kepemimpinannya sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengklaim telah melanjutkan investasi mangkrak senilai Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaDi masa kepemimpinannya sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengklaim telah melanjutkan investasi mangkrak senilai Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil cabut 2.051 Izin Usaha Tambang (IUP) dan bongkar trik nakal pengusaha tambang.
Baca SelengkapnyaMenteri UMKM Maman Abdurachman menjelaskan perihal teknis mengenai aturan ini.
Baca SelengkapnyaPenetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.
Baca SelengkapnyaTerdapat beberapa aspek syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih.
Baca SelengkapnyaMelalui hapus buku dan hapus tagih ini murni untuk mendukung Bank Himbara.
Baca SelengkapnyaSaat ini, kredit macet segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun.
Baca SelengkapnyaMenurut Gerindra, keputusan Prabowo itu sangat membantu rakyat yang terbebani akibat utang berkepanjangan dengan bank.
Baca SelengkapnyaDana segar tersebut akan disalurkan untuk 6 proyek yang akan digarap di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo mengambil langkah tersebut, setelah mendengar keluh kesah para kelompok tani dan nelayan,
Baca Selengkapnya