Kemendagri Ancam Tindak ASN yang Ikut Demo Terkait Penunjukan Plh Gubernur Papua
Merdeka.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak ikut aksi demonstrasi di Jayapura, Senin (28/6). Jika tetap berunjuk rasa, mereka akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Unjuk rasa itu dikabarkan akan digelar terkait penunjukan Sekda Yulian Dance Flassi sebagai Plh Gubernur Papua. Penunjukan itu karena Gubernur Lukas Enembe masih dalam perawatan di Singapura.
"Untuk ASN, kalau ikut demo sudah ada aturannya sehingga diharapkan pejabat pembina kepegawaian akan menyampaikan hal ini, kalau aturan dilanggar tentu akan dikenakan sanksi," kata Kapuspen Kemendagri Benni Irwan seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Forkopimda dan FKUB Papua di Jayapura, Minggu (27/6).
-
Kenapa honorer Jayapura protes? Mereka melakukan aksi pemalangan atau blokade jalan umum. Fakhiri, menegaskan akan menindak tegas oknum-oknum yang bertindak curang dalam proses seleksi penerimaan pegawai PPPK dan CPNS di Papua, sebagaimana yang menjadi polemik di Pemerintahan Kota Jayapura.
-
Apa pesan yang disampaikan Kapolresta Pekanbaru? Jeki dan anak buahnya juga memberikan paket bantuan sosial. Paket diberikan kepada Zulkarnain dan sejumlah warga yang memburuhkan di daerah Jalan Adi Sucipto Kecamatan Bukit Raya itu.
-
Kenapa massa di Jayapura protes ke KPU? Massa yang hadir menduga ada pelanggaran seperti pengurangan, penambahan, hingga pengalihan suara yang dilakukan PPS dan PPD kepada dari caleg lain. Mereka menyebut kecurangan itu tidak hanya terjadi untuk pemilihan caleg DPRD Kabupaten Jayapura, caleg DPRD Papua, hingga caleg DPR RI.
-
Apa yang diminta oleh massa di Kantor KPU Jayapura? Dalam orasinya, massa meminta proses penetapan kursi partai politik dan caleg terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) periode 2024-2029 untuk Kabupaten Jayapura jangan digelar.
-
Bagaimana Bupati Tuban meminta masyarakat agar bersikap? Sementara itu Bupati Tuban, Aditya Halidra Faridzky mengimbau kepada masyarakat Tuban agar tetap tenang, namun waspada menghadapi gempa. 'Serta dimohon menghindari bangunan-bangunan yang retak, bangunan yang tidak layak agar tak ditempati lebih dulu. Karena dimungkinkan masih akan ada gempa susulan,' katanya.
-
Bagaimana polisi menanggapi demo buruh? Polisi saat ini sudah melakukan rekayasa lalu lintas. Adapun, exit tol Cikarang dialihkan ke exit tol lain seperti Bekasi Barat maupun Cibitung.
Benni berharap, aksi demo tidak terjadi lagi di Jayapura. Alasannya, penunjukan sekda sebagai pelaksana harian (plh) gubernur sudah sesuai prosedur dan ketentuan.
Menurutnya, penunjukan plh kepala daerah hal yang lumrah dan juga terjadi di daerah lain. Ada regulasi yang mengatur penunjukan itu.
Aturan diterapkan sama untuk semuanya. Hanya, menurut Benni, kondisi antara satu daerah dengan yang lain tentu berbeda.
Dia menjelaskan, Plh gubernur ditunjuk untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan sebaik-baiknya.
Apalagi Provinsi Papua menerima dana alokasi khusus (DAK) fisik sekitar Rp422 miliar pada 2021. Anggaran itu dialokasikan untuk tujuh bidang pembangunan, sehingga diharapkan dana DAK fisik betul-betul dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di seluruh kampung.
Jadi, lanjut dia, pemerintah dalam hal ini mendorong percepatan untuk pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik.
Benni juga menyampaikan ajakan Mendagri Tito Karnavian untuk bersama-sama mendoakan Gubernur Lukas Enembe agar cepat sembuh, cepat pulih, dan cepat bersama masyarakat Provinsi Papua yang menjadi tuan rumah PON XX.
"Berbagai daerah di Indonesia saat ini sedang mempersiapkan atletnya untuk mengikuti PON sehingga kita semua harus turut serta menyukseskan," ucapnya, seperti dilansir Antara.
Sebelumnya, demonstrasi terjadi di Jayapura, Jumat (25/6). Sekelompok pengunjuk rasa bahkan sempat memalang ruang kerja Sekda Papua Yulian Dance Flassi di Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengungkapkan keprihatinan bahwa sikap Pj Bupati Kabupaten Yapen yang mendukung secara eksplisit ke satu partai telah merusak prinsip netralitas ASN.
Baca SelengkapnyaViral video diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar
Baca SelengkapnyaBima Arya tak menampik temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut perlu diberikan atensi oleh Komisi II DPR RI.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaPDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaNana keluar dari pintu Istana Negara pukul 09.20 WIB, usai bertemu Jokowi.
Baca SelengkapnyaKades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini
Baca SelengkapnyaSebanyak 1.929 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu menemukan lebih dari 50 demonstran yang menolak RUU Pilkada ditangkap polisi.
Baca Selengkapnya