Follow
Kemendagri belum putuskan soal izin PNS mudik pakai mobil dinas
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri masih menunggu adanya kesepakatan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait izin menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.
"Kami akan menunggu dulu. Belum bisa mengambil keputusan karena Kemen PAN-RB bagian dari pemerintahan kami. KPK tujuannya juga baik untuk efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan," tutur Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (2/7).
Tjahjo memahami kedua lembaga tersebut memiliki pertimbangan masing-masing. Pertimbangan KPK, lanjut Tjahjo, efisiensi mobil dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi di luar kedinasan.
-
Bagaimana Kapolri mendapat rumusan baru untuk mudik 2025? Oleh sebab itu, dari hasil manajemen arus mudik 2024 yang berjalan baik. Dengan dipadukan evaluasi arus mudik 2023, telah didapat satu rumusan yang lebih baik untuk arus mudik 2025. 'Ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024. Maka tadi, didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025,' kata Sigit.
-
Kenapa Korlantas Polri mengantisipasi kecelakaan mudik? Pada tahun 2023 terjadi 512 kejadian. Pada tahun ini diupayakan diturunkan. 'Pada tahun 2024 kami berharap dapat meminimalkan sehingga operasi tadi bisa berjalan dengan aman dan nyaman itu bisa terwujud,' katanya.
-
Bagaimana Korlantas Polri mengantisipasi arus mudik? Untuk berbagai kesiapan pengelolaan terhadap arus mudik dan arus balik, Polri akan mengantisipasi berbagai kegiatan, baik mudik dan balik.Selain itu, kata Slamet, juga mengantisipasi kesiapan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat wisata serta pusat transportasi.
-
Kenapa Kapolri menemukan rumusan baru untuk mudik 2025? 'Ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024. Maka tadi, didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025,' kata Sigit.
-
Apa yang ditemukan Kapolri saat evaluasi mudik 2024? 'Baru saja kita mendengarkan presentasi terkait dengan evaluasi sementara berkenaan arus mudik di tahun 2024,' kata Sigit kepada awak media, Selasa (9/4). Semisal untuk pelaksanaan arus mudik di jalur tol mulai dari empat gerbang tol utama di KM50 sampai dengan KM Kalikangkung. Ditemukan peningkatan arus kendaraan dan bergesernya waktu puncak arus mudik satu hari lebih cepat dari tahun 2023.'
-
Bagaimana Korlantas Polri siapkan mudik 2024? Selain itu, kata Slamet, polisi tidak hanya melakukan pengaturan lalu lintas arus mudik dan balik, tetapi pengamanan serta kesiapan rumah-rumah ibadah dan tempat wisata.
"Kemen Pan-RB juga punya pertimbangan. Saya pada posisi pengguna mobil dinas di daerah ini kan Kemendagri secara keseluruhan. Mereka juga menunggu. Kalau ikut arahan MenPANRB gimana, kalau arahan KPK gimana," tutur Tjahjo.
Meski demikian, kata Tjahjo, masing-masing kepala daerah memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Diakui Tjahjo, kepala daerah ada yang menyetujui kebijakan larangan menggunakan mobil dinas untuk mudik, dan ada yang mendukung izin menggunakan mobil dinas untuk mudik.
"Tapi yang penting secara prinsip adalah apa pun pembiayaan untuk kepentingan diri sendiri di luar dinas itu harus menggunakan uang dan alatnya milik sendiri supaya tidak ada yang dikhawatirkan oleh KPK," tutup Tjahjo.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan partainya akan menentukan pasangan yang diusung pada limit waktu terakhir.
Baca Selengkapnya
Gerindra menghargai proses yang berjalan dalam dinamika Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Putusan MK itu menyebutkan dari yang semula berdasarkan jumlah kursi DPRD menjadi jumlah raihan suara pada pileg terakhir
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca Selengkapnya
KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca Selengkapnya
Kaesang Pangarep belum mengambil keputusan terkait rencana maju di dalam Pilkada.
Baca Selengkapnya
Survei hari ini belum ada elektabilitas tokoh yang dominan di Jateng.
Baca Selengkapnya
Mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membenarkan penggunaan pesawat jet pribadi oleh anggota KPU RI.
Baca Selengkapnya
Cak Imin juga telah memberikan bocoran pada cagub yang bakal diusung PKB.
Baca Selengkapnya
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca Selengkapnya
Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca Selengkapnya