Follow
Kemendagri Belum Terima Laporan Pelanggaran Tahap Pencoblosan Pilkada
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku sejauh ini belum menerima laporan dugaan adanya pelanggaran di hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2020. Kemendagri menyebut hanya menerima laporan sebelum hari pencoblosan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan ketidaksiapan di lapangan.
"Tapi Alhamdulillah sampai kemarin sudah bisa diatasi. Jadi sampai hari ini kita belum mendapatkan laporan-laporan apakah serangan fajar, tapi nanti kita akan tunggu progres laporan di lapangan," jelas Kapuspen Kemendagri Benni Irwan dikutip dari siaran persnya, Rabu (9/12/2020).
Menurut dia, Mendagri Tito Karnavian telah menugaskan jajarannya untuk melakukan pemantauan pada hari pemungutan suara atau pencoblosan surat suara di Pilkada Serentak. Benni mengklaim berdasarkan pemantauan, penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan baik.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Bagaimana cara KPPS memastikan proses pemungutan suara lancar? KPPS harus memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini termasuk membantu pemilih dalam pengisian surat suara dan menjaga kerahasiaan.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
"Pagi ini dari desk Pemilu di Kemendagri juga dapat informasi bahwa keamanan cukup terjamin, kemudian SDM penyelenggara juga cukup lengkap," ucapnya.
Selain dari sisi keamanan dan ketertiban, Kemendagri juga memantau ketersediaan logistik untuk mendukung penerapan protokol kesehatan. Benni mengatakan bahwa alat pelindung diri (APD) untuk petugas di tempat pemungutan suara (TPS) tercukupi.
"APD yang tersedia memadai, dan proses pemungutan suara sudah berlangsung. Ini daerah yang kita sinyalir cukup agak berat untuk melaksanakannya," ujar Benni.
Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia meliputi, 9 Provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemungutan suara Pilkada 2020 mulanya akan digelar pada 23 September. Namun, hari pencoblosan diundur menjadi 9 Desember 2020 akibat Covid-19.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Bawaslu melaporkan setiap pelanggaran terkait dengan Pilkada Serentak 2024 oleh kepala desa ke Kemendagri.
Baca Selengkapnya
TNI memastikan sikap profesional kepada seluruh prajurit demi menjaga netralitas selama Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Ganjar-Mahfud meminta seluruh pendukung dan masyarakat untuk mengawal terus proses rekapitulasi
Baca Selengkapnya
Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).
Baca Selengkapnya
Tudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
Baca Selengkapnya
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) merasa kecewa dengan penolakan ini
Baca Selengkapnya
Laporan mengenai dugaan kecurangan terus mengalir. Beberapa laporan ditindaklanjuti karena dianggap memenuhi kriteria yang ada.
Baca Selengkapnya
Bagja juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran yang dapat membatalkan hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Timnas AMIN membeberkan dugaan pelanggaran Pemilu Gibran Rakabuming Raka selama kampanye di tahun 2023
Baca Selengkapnya
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca Selengkapnya