Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendagri Bentuk Tim Kaji Permohonan Perpanjangan SKT Ormas FPI

Kemendagri Bentuk Tim Kaji Permohonan Perpanjangan SKT Ormas FPI Mendagri Tjahjo Kumolo. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengkaji permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas). Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya telah membentuk tim untuk memutuskan permohonan tersebut.

"Sudah dibentuk tim. Tidak hanya FPI tapi semua Ormas yang memerlukan SKT," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut permohonan SKT FPI sudah masuk melalui Ditjen Polpum Kemendagri. Saat ini, permohonan tersebut sedang dievaluasi di tingkat Polpum.

Dia melanjutkan, Kemendagri akan memproses permohonan SKT setiap Ormas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ormas terkait juga disyaratkan memenuhi sejumlah hal, misalnya setia pada NKRI dan Pancasila.

"Ada Ormas yang mendaftarkan diri di Kemenkumham, ada yang mendaftarkannya cukup di akta notaris, ada juga yang mengajukan SKT ke Kemendagri. Tidak prinsip sih. Tetapi setidaknya yang lewat SKT itu setiap pengajuan kembali akan kita nilai, kita telaah, kita pelajari dulu AD/ART yang terbaru bagaimana, komitmen terhadap NKRI dan Pancasila. Itu yang dilihat," jelasnya.

Lantas apakah dalam memproses permohonan SKT FPI, Kemendagri akan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, Tjahjo menjawab secara diplomatis.

"Apapun yang diputuskan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Maka Ormas yang baik, Ormas yang tidak menimbulkan pro kontra, ada kemaslahatan bagi masyarakat dan bangsa," kata Tjahjo.

Sebagai informasi, belakangan ini sebagian masyarakat meminta agar FPI dibubarkan. Mereka beralasan, FPI kerap membuat keributan di lingkungan masyarakat.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Siapkan Dokumen, Ini Bocoran Waktu Pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK 2024
Siapkan Dokumen, Ini Bocoran Waktu Pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK 2024

Sebanyak 1,28 juta formasi ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Gandeng PPATK Saring Pj Gubernur
Mendagri Tito Gandeng PPATK Saring Pj Gubernur

Kemendagri mulai melakukan penyaringan terhadap sejumlah nama yang diusulkan dari 10 DPRD provinsi di Indonesia untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur.

Baca Selengkapnya
KPK Buka 230 Lowongan CPNS 2024, Cek Formasinya di Sini
KPK Buka 230 Lowongan CPNS 2024, Cek Formasinya di Sini

KPK membuka lowongan CPNS 2024 untuk mengisi 230 formasi kosong.

Baca Selengkapnya
Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota komisi Kejaksaan Diperpanjang, Catat Tanggalnya
Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota komisi Kejaksaan Diperpanjang, Catat Tanggalnya

Seluruh elemen masyarakat dari kalangan akademisi, professional atau praktisi diajak untuk mengambil bagian pada seleksi ini.

Baca Selengkapnya
Kominfo Buka Pendaftaran Formasi 1.286 PPPK, Ini Rinciannya
Kominfo Buka Pendaftaran Formasi 1.286 PPPK, Ini Rinciannya

Pemerintah mulai membuka pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 hari ini 20 September 2023.

Baca Selengkapnya
Menkum HAM Akui Sudah Tandatangani Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali: Kalau Tidak Salah Ya
Menkum HAM Akui Sudah Tandatangani Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali: Kalau Tidak Salah Ya

Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.

Baca Selengkapnya
KPU Ikut Putusan MK soal UU Pilkada, Tapi Konsultasi Dulu ke DPR
KPU Ikut Putusan MK soal UU Pilkada, Tapi Konsultasi Dulu ke DPR

Konsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.

Baca Selengkapnya
Jumlah Pelamar PPPK Membludak, Tembus 4 Juta Orang dan Formasi Tersedia Hanya 1,2 Juta
Jumlah Pelamar PPPK Membludak, Tembus 4 Juta Orang dan Formasi Tersedia Hanya 1,2 Juta

Ini menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) cukup tinggi.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik

Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan PKPU Pilkada 2024 Sesuai Putusan MK
KPU Pastikan PKPU Pilkada 2024 Sesuai Putusan MK

Ketua KPU RI Mochammad Afifudin mengatakan, dua putusan MK itu akan disesuaikan pihaknya di Peraturan KPU (PKPU).

Baca Selengkapnya
OJK Siap-Siap Bakal Jadi Pengawas Kripto
OJK Siap-Siap Bakal Jadi Pengawas Kripto

Upaya yang dilakukan OJK di antaranya melalui pengembangan kompetensi, baik latihan self learning.

Baca Selengkapnya
Kemendag Buka 149 Formasi PPPK, Cek Jadwalnya
Kemendag Buka 149 Formasi PPPK, Cek Jadwalnya

Berikut jadwal terbaru dan cara daftar untuk formasiPPPK 2023.

Baca Selengkapnya