Kemendagri Cari Solusi Penanganan Sampah Medis Berkelanjutan Jelang KTT G20 di Bali

Merdeka.com - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) 2022 resmi digelar di Indonesia pada Bulan November mendatang. KTT G20 kali ini digelar di tengah masa transisi Indonesia dari Pandemi menuju Endemi Covid-19.

Salah satu yang menjadi fokus pembahasan yakni penanganan sampah medis secara berkelanjutan. Mengingat, keberadaan limbah medis meningkat saat Covid-19 menghantam dunia, termasuk Indonesia.

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA mengatakan masalah baru itu kerap diabaikan. Padahal, keberadaan sampah medis ini memerlukan perhatian dan penyelesaian secara bersama-sama.

Dia menjelaskan Pemerintah Indonesia mempunyai target bisa mengurangi sampah plastik hingga 30 persen pada tahun 2025. Kemudian, menangani 70 persen sampah lainnya melalui gerakan reduce, reuse, dan recycle (3R).

Bertepatan dengan rencana KTT G20 yang akan digelar di Bali, Ditjen Bina Adwil menggelar Indonesia International Waste Expo (IIWAS) "Trisenses Bali" pada 17-20 April ini. Di IIWAS, ada beberapa forum yang membahas dan mencari solusi penanganan sampah yang berkelanjutan.

"Dalam acara itu, kami mencoba menampilkan contoh solusi ekonomi sirkular untuk memulihkan perekonomian dan menjaga lingkungan secara bersama-sama. Konsep ekonomi sirkular berpedoman pada prinsip utama mengurangi sampah dan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan stakeholder, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya," ujarnya di Badung, Bali, pada Senin (18/4).

Ekonomi sirkular merupakan model industri baru yang berfokus pada reducing, reusing, dan recycling, yang mengarah pada pengurangan konsumsi sumber daya primer dan produksi limbah. Safrizal mengungkapkan ekonomi sirkular sudah diperkenal sejak tahun 2009, tapi baru booming di Indonesia pada media 2018-2019. Dia menyebut ada perbedaan pendekatan ekonomi sirkular dengan ekonomi linear tradisional yang menggunakan model ambil, pakai, dan buang (take, make, dan dispose).

"Terdapat beberapa cara yang ditampilkan untuk mengatasi sampah dalam konsep ekonomi sirkular. Namun, yang paling penting adalah pengelolaan sampah dengan mengedepankan pemilahan sampah dari sumbernya. Masyarakat dan harus ada perubahan perilaku konsumen untuk meningkatkan penggunaan kembali dan menghindari membuang sampah sembarangan," paparnya.

Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendagri itu mengklaim ekonomi sirkular mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang lebih tinggi dibandingkan skenario business as usual. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai itu, antara lain, merancang sistem produksi yang membutuhkan lebih sedikit sumber daya, memastikan bahan mentah yang diekstrasi dan digunakan selama mungkin, serta menggunakan produk dan layanan dengan lebih efisien.

Di sisi lain, penerapan ekonomi sirkular akan menghadapi berbagai tantangan. Pertama, kemungkinan terganggunya kenyaman konsumen, terutama mereka yang terbiasa menggunakan kemasan plastik. Kedua, kurangnya fasilitas pendukung untuk pengelolaan sampah.

Ketiga, kurangnya teknologi daur ulang. Safrizal mengatakan beberapa material membutuhkan teknologi tinggi untuk mendaur ulangnya. "Untuk berhasil dalam mengimplementasikan ekonomi sirkular, dibutuhkan juga teknologi daur ulang yang mampu memenuhi industri secara kualitas dan kuantitas," ucapnya.

Terakhir, peraturan daerah yang belum selaras dengan konsep ekonomi sirkular. Kemendagri mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan standarisasi penerapan ekonomi sirkulae secara merata di Indonesia.

"Forum ini (IIWAS) juga bertujuan agar semua pihak bisa menemukan letak penting dan urgensi dari ekonomi sirkular. Maka, hal ini akan sangat terbantu jika adanya regulasi yang tegas dengan batasan yang jelas untuk memulai perubahan," terangnya.Safrizal mengatakan pihaknya telah menyiapkan kebijakan pendukung ekonomi sirkular, seperti rencana aksi, pedoman, dan pengaktifan kemitraan lintas sektor.

Semua itu memerlukan kerja sama dari pelaku usaha sebagai implementator dan akademisi untuk pengembangan teknologi dan inovasi.

"Yang tak kalah penting, masyarakat dapat melakukan perubahan perilaku sehari-hari menjadi perilaku yang lebih mendukung keberlanjutan. Juga mendukung berbagai produk ramah lingkungan," katanya.

Anggaran Rp105 Miliar

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, untuk pembangunan TPST Padang Sambian ini kedepannya akan membuat pengelolaan sampah di Bali lebih baik dan Pulau Dewata semakin bersih, sekaligus persiapan KTT G20. Karena, sebelumnya pihaknya sudah menghentikan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, di Denpasar, Bali.

"Kita mau bikin Bali ini bersih. Sebenarnya waktu IMF World Bank, kita mau mengelola Suwung.Tapi masalah tipping fee jadi isunya berhenti, sekarang kita menemukan bentuk yang lebih bagus yaitu refuse-derived fuel (RDF). RDF ini sudah ada di Cilacap (Jawa Tengah) dan sudah ada di beberapa tempat," kata Luhut.

Ia juga menyebutkan, untuk di Denpasar ada tiga tempat untuk pengelola sampah yaitu untuk TPST 3R dan bank sampah yang dikembangkan, di Desa Kesiman Kertalangu dan dan di TPST Tahura, Denpasar.

Untuk dana anggaran pembangunan TPST di Padang Sambian, diperkirakan mencapai Rp105 miliar dan menurutnya jauh lebih murah bila dibandingkan dengan pengelolaan di TPA Suwung.

"Kalau tidak keliru Rp105 miliar jauh lebih murah daripada kita bikin Waste-to-Energy yang tadinya kita mau bikin di Suwung itu Rp2,5 triliun. Pokoknya republik ini sekarang bicaranya efisiensi, penghematan, dan UMKM dilibatkan itu perintah presiden," ujarnya.