Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendagri Catat Posko PPKM di Desa Mencapai 55.942

Kemendagri Catat Posko PPKM di Desa Mencapai 55.942 Polri gelar posko PPKM di Pasar. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo mengatakan, jumlah desa yang melaporkan pembentukan Posko PPKM semakin meningkat. Hingga 24 September 2021, tercatat jumlah Posko PPKM mencapai 55.942. Bila dibandingkan dengan data sehari sebelumnya, dilaporkan terdapat 55.908 posko desa. Artinya, terjadi penambahan sebanyak 34 posko dalam rentang waktu satu hari.

“Dengan demikian posko PPKM telah terbentuk sebesar 74,63% dari jumlah desa 74.961 desa. Di tengah tekanan dan pembatasan yang sangat berat dirasakan pemerintah desa saat ini, penambahan jumlah Posko PPKM sangat bermakna dan patut mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya” kata Yusharto dalam keterangannya, Sabtu (25/9).

Posko PPKM menjalankan sejumlah fungsi pencegahan dengan beragam kegiatan, di antaranya pemberian penyuluhan, edukasi dan sosialisasi secara intens kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Bahkan, saat ini posko-posko PPKM tersebut sedang gencar melakukan kampanye kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi.

Fungsi berikutnya dari Posko PPKM yaitu berkaitan dengan aspek penanganan. Sejumlah kegiatan dijalankan. Seperti pendataan warga yang terinfeksi, memfasilitasi warga yang sedang melakukan isolasi mandir hingga penyediaan tempat isolasi terpusat (Isoter) di tingkat desa. Dengan adanya Isoter, apabila terjadi pemburukan pada pasien, dapat segera dibawa ke rumah sakit.

Berikutnya, fungsi pembinaan. Posko PPKM melakukan penegakan disiplin kepada warga yang melanggar protokol kesehatan. Setiap pelanggaran yang terjadi di tingkat desa disertai dengan pemberian sanksi yang sesuai. Bagi yang melanggar juga dilakukan pendataan.

Terakhir, posko berfungsi sebagai instrumen pendukung. Kegiatan yang dilakukan seperti pendataan dan koordinasi dengan stakeholder, melakukan dan menata administrasi, membuat pelaporan, serta pengadaan logistik untuk mendukung berbagai kegiatan Posko PPKM.

"Bagi desa-desa yang telah membentuk Posko PPKM Mikro sangat mengharapkan kepemimpinan Kepala Desa yang juga merangkap sebagai Ketua Posko PPKM Mikro di tingkat desa, membangun sinergi, menciptakan keterpaduan kegiatan yang dilaksanakan berbagai pihak di tingkat desa,” ujarnya.

Yusharto berharap semua pihak mulai dari Satgas Covid-19, kader PKK, Kader Posyandu, Bidan Desa, Perawat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Puskesmas, swasta, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga desa dapat bersinergi menangani Covid-19 di desa.

“Kami mengimbau (untuk) desa-desa yang belum membentuk posko atau belum melaporkan keberadaan posko agar segera membentuk dan melaporkan kegiatannya kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa,” ujar Yusharto.

Secara persentase, berikut capaian provinsi lainnya dalam pembentukan Posko PPKM Mikro: Bengkulu (96,94%), Kalimantan Tengah (93,93%), Nusa Tenggara Barat (93,73%), Sulawesi Tenggara (96,54%), Sulawesi Tengah (88,17%), Kalimantan Barat (82,03%), Jawa Tengah (81,11%), Sumatera Utara (63,50%), Kepulauan Riau (62,55%), Banten (47,58%), Maluku Utara (45,34%), Kalimantan Selatan (49,84%), Sulawesi Utara (29,53%), Papua Barat (10,85%), Nusa Tenggara Timur (8,89%), Sulawesi Barat (3,30%), Maluku (3,17%), dan Papua (0,74%).

Sejauh ini, pengendalian pandemi Covid-19 secara keseluruhan di Indonesia menunjukkan kinerja baik. Hingga 24 September 2021, atau hari ke-572 Covid-19 masuk RI, dilaporkan jumlah konfirmasi positif sebanyak 2.557 kasus. Dengan demikian, jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi positif sebanyak 4.204.116.

Jumlah kasus harian ini turun drastis bila dibandingkan dengan kasus harian pada puncak pandemi sebesar 56.757 kasus. Tren perbaikan ini juga terjadi pada indikator yang lain, yaitu meningkatnya angka kesembuhan pasien, menurunnya angka kematian, dan membaiknya tingkat hunian rumah sakit.

Pencapaian ini merupakan hasil kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah di tingkat pusat hingga daerah, desa, bahkan tingkat RT dan RW bersama masyarakat di seluruh Indonesia.

Reporter: Yopi Makdori

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemendagri Berikan DKI Jakarta 2 Penghargaan, Ini Daftarnya
Kemendagri Berikan DKI Jakarta 2 Penghargaan, Ini Daftarnya

Pindeskel merupakan ajang publikasi berbagai keberhasilan dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, desa, maupun kelurahan.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Kembali Gelar Program Penguatan Desa, Diikuti 224 Orang Peserta
Kemendagri Kembali Gelar Program Penguatan Desa, Diikuti 224 Orang Peserta

Peserta pelatihan terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pengurus Posyandu.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Segera Salurkan Dana Desa Rp71 Triliun, Disebar ke 75.259 Desa
Kemenkeu Segera Salurkan Dana Desa Rp71 Triliun, Disebar ke 75.259 Desa

Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.

Baca Selengkapnya
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel

Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Dipimpin Rieke Diah Pitaloka, Data Desa Presisi Diluncurkan di Nagari Panampuang
Dipimpin Rieke Diah Pitaloka, Data Desa Presisi Diluncurkan di Nagari Panampuang

Data Desa Presisi resmi diluncurkan pertama kali di Nagari Panampuang, Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat. Data ini diklaim sangat akurat.

Baca Selengkapnya
24 Kabupaten dan Kota di Jateng Alami Kekeringan, Grobogan Terparah
24 Kabupaten dan Kota di Jateng Alami Kekeringan, Grobogan Terparah

BPBD Jateng bersama BPBD kabupaten kota setempat telah mendistribusikan sebanyak 6.346.000 liter air bersih untuk 33.871 keluarga.

Baca Selengkapnya
Hasil Seleksi Diumumkan, Ini Tugas dan Gaji Pendamping Lokal Desa
Hasil Seleksi Diumumkan, Ini Tugas dan Gaji Pendamping Lokal Desa

Bagi Anda yang mengikuti seleksi pada tahap administrasi, dapat melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu tes tertulis.

Baca Selengkapnya
Dikemas dalam Festival Demokrasi Desa, Pilkades Banyuwangi Digelar secara Riang
Dikemas dalam Festival Demokrasi Desa, Pilkades Banyuwangi Digelar secara Riang

Helatan Pemilihan Kepala Desa serentak di 51 desa di Kabupaten Banyuwangi dikemas dalam Festival Demokrasi Desa. Hadirkan suasana yang riang gembira.

Baca Selengkapnya
Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi
Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi

Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar

Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.

Baca Selengkapnya
Tahun Ini, 71 Desa di Kaltim akan Teraliri Listrik PLN
Tahun Ini, 71 Desa di Kaltim akan Teraliri Listrik PLN

Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Kaltim per Agustus 2023 telah mencapai 94,95 persen dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 99,99 persen.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan

Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.

Baca Selengkapnya