Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendagri: Dari 34 Provinsi, Hanya Tiga yang Ekonominya Tumbuh Positif

Kemendagri: Dari 34 Provinsi, Hanya Tiga yang Ekonominya Tumbuh Positif Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto. ©2022 Antara

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak menunggu sampai akhir tahun untuk menyerap anggaran karena penggunaan APBD berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Eko Prasetyanto meminta pemerintah daerah kembali memeriksa kinerja keuangan daerahnya masing-masing dan memastikan penyerapan berjalan sesuai jadwal.

“Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian selalu mengatakan kepada kita di berbagai kesempatan, jangan sampai semua penyerapan anggaran itu di akhir tahun. Bagaimana situasinya di tempat kita? Penyerapannya di akhir tahun atau tidak,” katanya di Jakarta, Rabu (27/4).

Orang lain juga bertanya?

Dia menjelaskan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Pengalaman akibat pandemi Covid-19 adalah pengalaman yang berharga buat kita bersama. Dari 34 provinsi, yang pertumbuhannya positif hanya 3 provinsi. Selebihnya negatif,” ujarnya.

Oleh karena itu, Eko meminta pemerintah provinsi yang hadir Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Yogyakarta minggu ini untuk memastikan pengelolaan keuangannya berjalan tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

Demi memastikan itu, dia meminta pemerintah provinsi, khususnya yang hadir saat bimbingan teknis (bimtek), untuk memeriksa kembali kinerja pengelolaan keuangan daerah masing-masing.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang diskusi. Berbagai hal tentang pengelolaan keuangan daerah dapat kita diskusikan untuk kemajuan bersama,” terangnya seperti dilansir dari Antara.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kemendagri, Heru Tjahyono menyampaikan bimtek digelar demi menyatukan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama terkait teknis pengukuran pengelolaan keuangan daerah.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.

Ia berharap para peserta dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan lebih luas setelah mengikuti bimbingan teknis.

“Para peserta (diharapkan) kembali ke daerahnya masing-masing dengan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik,” ujarnya.

Bimbingan teknis yang digelar Kemendagri di Yogyakarta berlangsung selama 2 hari pada 26–27 April 2022. Perwakilan pemerintah provinsi yang hadir merupakan pejabat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Litbang Daerah Provinsi, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi se-Jawa dan Kalimantan.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Alasan Pemerintah Bagi-Bagi Bonus Rp330 Miliar untuk 33 Pemda
Alasan Pemerintah Bagi-Bagi Bonus Rp330 Miliar untuk 33 Pemda

Sri Mulyani Indrawati menceritakan ide memberikan insentif fiskal tersebut dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Minta Kepala Daerah dengan Inflasi Tinggi Evaluasi Langkah Pengendalian
Kemendagri Minta Kepala Daerah dengan Inflasi Tinggi Evaluasi Langkah Pengendalian

42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Kepala BSKDN Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik
Kepala BSKDN Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik

Kemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Penghargaan ke 15 Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Berikut Daftarnya
Jokowi Beri Penghargaan ke 15 Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Berikut Daftarnya

Penghargaan ini diberikan karena 15 tim berhasil mengendalikan inflasi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bagi-Bagi Insentif Ke-34 Pemda, Totalnya Rp340 Miliar
Pemerintah Bagi-Bagi Insentif Ke-34 Pemda, Totalnya Rp340 Miliar

Bonus insentif fiskal tersebut diberikan kepada 34 daerah, yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota dan 25 kabupaten.

Baca Selengkapnya
Mendagri Pacu Pemda Lakukan Cara Kreatif Tingkatkan Kapasitas Fiskal
Mendagri Pacu Pemda Lakukan Cara Kreatif Tingkatkan Kapasitas Fiskal

Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.

Baca Selengkapnya
Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Menjadi Fokus Utama dalam Rakornas Investasi BKPM
Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Menjadi Fokus Utama dalam Rakornas Investasi BKPM

Dalam arahannya, Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa hilirisasi dan investasi merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya
Ekonomi Melambat, RI Butuh Stimulus Percepat Penyaluran KUR UMKM
Ekonomi Melambat, RI Butuh Stimulus Percepat Penyaluran KUR UMKM

Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy) di Kuartal III-2023.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Apresiasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Banyuwangi
Menko PMK Apresiasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Banyuwangi

Penerima bantuan panga di Banyuwangi sebanyak 129.050 kepala keluarga (KK).

Baca Selengkapnya
Wapres dan KLHK Nilai 3 Kadis Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota Ini Sukses Kelola Lingkungan
Wapres dan KLHK Nilai 3 Kadis Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota Ini Sukses Kelola Lingkungan

Anugerah Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya